[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d067e6b4-be07-49a9-962e-ccfefb583108","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemeliharaan Eliminasi Malaria","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2022-08-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Barat","place_of_enactment","Meulaboh","theme","Pedoman Pemeliharaan Eliminasi Malaria","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA
2021
Qanun NO. 2, LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 2
Qanun TENTANG Pedoman Pemeliharaan Eliminasi Malaria
ABSTRAK:	\n \n - bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia dan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia;\r\n- bahwa malaria merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, karena menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi serta menurunkan produktivitas sumber daya manusia, pembangunan nasional dan pembangunan daerah;\r\n- bahwa Kabupaten Aceh Barat telah memperoleh Sertifikat Eliminasi Malaria dari Menteri Kesehatan pada tahun 2019 sehingga perlu pengaturan mengenai pedoman pemeliharaan pasca eliminasi malaria;\r\n- bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 443.4 1 / 465/ SJ/ 20 10 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Indonesia menyatakan bahwa penurunan kasus malaria menjadi dasar penyusunan Pedoman Pemeliharaan Pasca Eliminasi Malaria \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2010. \n Peraturan Bupati ini mengatur BAB I Ketentuan Umum, BAB II Prinsip Penyelenggaraan, BAB III Strategi pemeliharaan Malaria, BAB IV Target, Sasaran dan Indikator, BAB V Kebijakan, BAB VI Surveilans Migrasi, BAB VII Kader Malaria, BAB VIII Tanggung Jawab dan Rumah Sakit, BAB IX Peran Dan Tanggung Jawab Laboratorium Kesehatan Daerah, BAB X Peran Pemerintahan Gampong, BAB XI Tim Koordinasi, BAB XII Koordinasi Lintas Sektor, BAB XIII Peredaran Obat Malaria, BAB XIV Monitoring dan Evaluasi, BAB XV Pembiayaan, BAB VI Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2022. \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pedoman Eliminasi Malaria Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 75).","scope_and_parties","policy_content","

Qanun ini mengatur tentang pedoman pemeliharaan eliminasi malaria di Kabupaten Aceh Barat pasca memperoleh sertifikat eliminasi malaria dari Menteri Kesehatan pada tahun 2019. Tujuan utama adalah mempertahankan status eliminasi malaria dengan mencegah kemunculan kasus penularan setempat, meningkatkan surveilans migrasi malaria, koordinasi lintas sektor, kualitas pelayanan kesehatan, dan kemandirian masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Qanun ini mengatur strategi pemeliharaan malaria melalui penguatan komitmen pemangku kepentingan, surveilans malaria (berbasis kasus, laboratorium, migrasi, dan faktor risiko), kemandirian masyarakat, jejaring diagnosis dan tatalaksana, kemitraan, serta monitoring dan evaluasi rutin. Targetnya adalah seluruh sarana pelayanan kesehatan mampu melakukan pemeriksaan mikroskopis malaria, Puskesmas memiliki data stratifikasi desa, dan masyarakat melakukan pemantauan mobilisasi penduduk.

Hak dan Kewajiban:

Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab melaksanakan peraturan perundang-undangan, melakukan koordinasi, perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan aspek kesehatan lingkungan, pembinaan SDM, serta menjalankan strategi pemeliharaan eliminasi malaria.
Pemerintah Gampong menyusun perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, mendukung kegiatan pemeliharaan eliminasi malaria, menyediakan media informasi, menggerakkan masyarakat, menerbitkan peraturan gampong, meningkatkan kapasitas kader malaria, dan menyediakan sarana prasarana.
Puskesmas bertanggung jawab melakukan pemeriksaan malaria, melaporkan kasus positif, melaksanakan penyelidikan epidemiologi, memberikan pengobatan, dan melakukan koordinasi.
Rumah Sakit Umum dan Swasta melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, memberikan informasi pasien dengan gejala malaria, melakukan pemeriksaan laboratorium, membuat laporan bulanan, dan dapat meminta logistik obat anti malaria.
Laboratorium Kesehatan Daerah berperan sebagai laboratorium rujukan dan bertanggung jawab meningkatkan kapasitas tenaga laboratorium.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN OF WEST ACEH REGENCY
NUMBER 2 OF 2021
CONCERNING
GUIDELINES FOR MALARIA ELIMINATION MAINTENANCE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST ACEH,

Considering:

that health is a human right that must be protected and is one element of welfare that embodies the ideals of the Indonesian Nation and in an effort to maintain and improve the health status of the community as high as possible is carried out based on the principles of non-discrimination, participation, and sustainability in the context of forming Indonesian human resources;
that malaria is an infectious disease that is a public health problem in Indonesia, because it causes high morbidity and mortality rates and reduces the productivity of human resources, national development and regional development;
that West Aceh Regency has obtained a Malaria Elimination Certificate from

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d067e6b4-be07-49a9-962e-ccfefb583108","actionData","errors"]