For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005

Also known as: Permendagri 33/2005 · Permendagri No. 33 Tahun 2005 · Permendagri Nomor 33 Tahun 2005

Status:
Active
Effective Date:1 Agustus 2005Publication Date:1 Agustus 2005
Pajak & Retribusi Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Dalam Negeri
ThemePenghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005
LocationKementerian Dalam Negeri
Effective Date01 Agustus 2005
Publication Date01 Agustus 2005
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005.

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini bertujuan untuk menetapkan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2005 yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005. Lampiran peraturan ini mencantumkan daftar nilai jual kendaraan bermotor sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB. Gubernur diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut dasar pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2005 melalui Peraturan Gubernur. Pemerintah Provinsi yang telah menetapkan dasar PKB dan BBN-KB Tahun 2005 sesuai dengan lampiran peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Bagi Pemerintah Provinsi yang telah menetapkan Dasar PKB dan BBN-KB Tahun 2005 sesuai dengan lampiran Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

(-)