[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d05afb4a-cea7-4d91-b967-f2aaedd07bae","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2015 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN\r\nPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus No. 09 Tahun 2015","number","09","year","2015","published_date","2015-07-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanggamus","place_of_enactment","Kota Agung","theme","PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN\r\nPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pertanggungjawaban-apbd
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN\r\nPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan \r\nDaerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah\r\nmengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang\r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan \r\nPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan\r\nkeuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa\r\nKeuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun \r\nanggaran berakhir;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\nhuruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten\r\nTanggamus Tahun Anggaran 2014; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi\r\ndan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); \r\n\r\n3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan\r\nKabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten\r\nDaerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3667);\r\n\r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,\r\nKolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 3851); \r\n\r\n5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4286);\r\n\r\n6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan \r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4355);\r\n\r\n7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan \r\nPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);\r\n\r\n8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem \r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); \r\n\r\n9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Pepublik Indonesia \r\nNomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n \r\n10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); \r\n\r\n11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5049);\r\n\r\n12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan \r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5234); \r\n\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang\r\nKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota\r\nDPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 \r\nNomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir \r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); \r\n\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum [Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5340)\";\r\n\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana\r\nPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); \r\n\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem\r\nInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);\r\n\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 .Tahun 2005 tentang Pedoman \r\nPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);\r\n\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang \r\nPembinaan dan Perigawasan atas Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4593); \r\n\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan\r\nKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);\r\n\r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5219); \r\n\r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5219);\r\n\r\n23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5272); \r\n\r\n24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010\r\ntentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015; \r\n\r\n25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 310)\". \r\n\r\n26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor \r\n48); \r\n\r\n27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten \r\nTanggamus Tahun 2014 Nomor 115); \r\n \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan-ketentuan yang di dasarkan atas pasal yang sudah di tetapkan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2015. \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2014. Laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintahan.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Ketentuan Substansial:

Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan selisih antara anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja.
Neraca per 31 Desember 2014 mencantumkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
Laporan Arus Kas per 31 Desember 2014 mencantumkan saldo kas awal, arus kas dari berbagai aktivitas (operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, non-anggaran), dan saldo kas akhir.
Catatan atas Laporan Keuangan memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Laporan keuangan dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Peraturan ini juga merinci uraian materiil laporan realisasi anggaran yang meliputi ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, rincian laporan realisasi anggaran menurut berbagai elemen, rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah, daftar piutang daerah, daftar penyertaan modal, daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap dan lainnya, daftar kegiatan yang belum diselesaikan, daftar dana cadangan daerah, serta daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF TANGGAMUS REGENCY
REGIONAL REGULATION OF TANGGAMUS REGENCY
NUMBER 09 OF 2015
ON
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2014

REGENT OF TANGGAMUS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

\n\n \n \n \n \n \n \n

Determines:

REGIONAL REGULATION ON ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL
REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2014

\n\n \n \n

BEARING IN MIND:

Law Number 2 of 1997 on the Establishment of the Second Level Regional Regency of Tulang Bawang and the Second Level Regional Regency of Tanggamus (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1997 Number 2, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3667);
Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 1985 on Land and Building Tax (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d05afb4a-cea7-4d91-b967-f2aaedd07bae","actionData","errors"]