[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0542aa4-79e4-4c42-a695-0ea25782600f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara Supadio Pontianak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2008","number","2","year","2008","published_date","2008-06-09","effective_date","2008-06-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat","place_of_enactment","Pontianak","theme","Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara Supadio Pontianak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN-TRANSPORTASI
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2008/NO.2, TLD No.2, LL PROV. KALBAR: 19 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara Supadio Pontianak
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk memberikan keleluasaan pesawat terbang dalam melakukan gerakannya baik di darat maupun di udara, dan menjamin keselamatan penerbangan, diperlukan ruang bebas yang memadai agar dicapai tingkat keselamatan penerbangan yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.5 Tahun 1960, UU No.8 Tahun 1981, UU No.15 Tahun 1992, UU No.24 Tahun 1992, UU No.23 Tahun 1997, UU No.36 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 2002, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, PP No.22 Tahun 1982, PP No.35 Tahun 1991, PP No.41 Tahun 1993, PP No.43 Tahun 1993, PP No.69 Tahun 1996, PP No.47 Tahun 1997, PP No.68 Tahun 1998, PP No.27 Tahun 1999, PP No.10 Tahun 2000, PP No.53 Tahun 2000, PP No.3 Tahun 2001, PP No.70 Tahun 2001, PP No.77 Tahun 2001, PP No.38 Tahun 2007, Keppres No.53 Tahun 1989, Keppres No.32 Tahun 1990, Keppres No.33 Tahun 1991, Keppres No.41 Tahun 1999, Perpres No.26 Tahun 2005, Kepmenhub No. KM 58 Tahun 2004, Permenhub No. KM 16 Tahun 2005, Perda No.4 Tahun 1986, Perda No.2 Tahun 2005. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kriteria dan Penggunaan KKOP, Kriteria dan Penggunaan Kawasan Kebisingan, Pengendalian Penggunaan KKOP dan KKB, Hak dan Kewajiban, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2008. \n Perda ini memiliki 14 halaman dan 5 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Supadio Pontianak.\n2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2005 tentang Batas-Batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Supadio Pontianak.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara (KKB) di sekitar Bandar Udara Supadio Pontianak. Latar belakangnya adalah untuk menjamin keselamatan penerbangan dan mengurangi dampak kebisingan terhadap masyarakat sekitar bandar udara.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Penetapan kriteria dan penggunaan KKOP, yang meliputi berbagai kawasan seperti Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Bandar Udara, Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas, Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan, dan kawasan di bawah berbagai permukaan (horizontal dalam, horizontal luar, kerucut, transisi). Setiap kawasan memiliki batasan ketinggian dan penggunaan yang berbeda.
Penetapan kriteria dan penggunaan KKB berdasarkan tingkat kebisingan (WECPNL), yang dibagi menjadi tiga tingkat dengan batasan penggunaan lahan yang berbeda (misalnya, larangan mendirikan sekolah dan rumah sakit di kawasan dengan tingkat kebisingan tinggi).
Pengendalian penggunaan KKOP dan KKB melalui perizinan, pengawasan, dan penertiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota, dan Penyelenggara Bandar Udara.
Penetapan hak dan kewajiban masyarakat, penyelenggara bandar udara, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan KKOP dan KKB.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penggunaan lahan dan bangunan di sekitar bandar udara untuk memastikan keselamatan penerbangan dan mengurangi dampak kebisingan.

","transitional_provisions","1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang wilayah, daerah, dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Sanksi administrasi dikenakan atas pelanggaran ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang KKOP dan KKB berupa pencabutan ijin dan pembongkaran bangunan dan/atau benda tumbuh.\n\nSetiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
WEST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 2 YEAR 2008

REGIONAL REGULATION OF WEST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 2 YEAR 2008
ABOUT
CONTROL OF FLIGHT OPERATION SAFETY ZONE AND NOISE ZONE OF
SUPADIO PONTIANAK AIRPORT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN,

Considering:

that to provide freedom for aircraft to perform their movements both on land and in the air, and to ensure aviation safety, adequate free space is required in order to achieve an optimal and accountable level of aviation safety;
that noise and vibrations caused by aircraft engines can disturb the comfort of residents living in the airport area;
that to achieve as intended in letters a and b, it is necessary to regulate in order to control plants, building construction and various activities that use airspace in order to ensure aviation safety;
that based on the considerations as intended in letters a, b, and c, it is necessary to form a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0542aa4-79e4-4c42-a695-0ea25782600f","actionData","errors"]