[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0454a91-55f8-4dfa-ae9c-c0ebb17be725","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2020 tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN ARJO","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-01-17","effective_date","2020-01-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ponorogo","place_of_enactment","Ponorogo","theme","PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN ARJO","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEBIJAKAN PEMERINTAH
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, bd tahun 2020 nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN ARJO
ABSTRAK:	\n \n bahwa minuman beralkohol dan arjo dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat; bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan arjo di Kabupaten Ponorogo perlu membentuk Peraturan Daerah guna mewujudkan ketertiban umum, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol dan arjo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dan Arjo; \n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2019 Nomor 157); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman\r\nBeralkohol (Lembaran ‘Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 6 Seri D, Tamb.ahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 42); \n KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; KEWENANGAN; KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL; PERIZINAN; PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL; PENGAWASAN DAN PEMBINAAN; PENERTIBAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2020. \n TIDAK ADA \n Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 19 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan Arjo di Kabupaten Ponorogo. Latar belakangnya adalah bahwa minuman beralkohol dan Arjo dapat membahayakan kesehatan, mengancam generasi bangsa, memicu gangguan keamanan, dan mendorong tindak kriminalitas.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan ketertiban umum, keamanan, ketentraman, dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol dan Arjo. Peraturan ini mencakup klasifikasi minuman beralkohol berdasarkan kadar etanol, perizinan untuk distributor, sub distributor, pengecer, dan penjual langsung, serta pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Bupati memiliki kewenangan untuk menerbitkan SIUP-MB golongan B dan C, memberikan rekomendasi untuk TBB, melakukan pengendalian peredaran, menetapkan tempat penjualan dan tempat yang dilarang untuk memperdagangkan minuman beralkohol. Peraturan ini juga mengatur tentang kewajiban pengemasan dan pelabelan minuman beralkohol, sistem penjualan, penyimpanan, serta larangan-larangan terkait penjualan dan peredaran minuman beralkohol. Tim Terpadu dibentuk untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, SIUP-MB golongan B dan golongan C untuk pengecer dan/atau penjual langsung yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIUP-MB.\n2. Setiap pengecer dan/atau penjual langsung yang sebelum peraturan ini diberlakukan sudah melakukan aktifitas peredaran minuman beralkohol dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini dalam waktu 6 (enam) bulan setelah peraturan ini diundangkan.","sanctions","1. Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1). Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.\n2. Setiap pemegang SIUP-MB yang melanggar ketentuan Pasal 16 dan setiap orang yang melanggar Pasal 17, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PONOROGO
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF PONOROGO REGENCY
NUMBER 2 OF 2020
on
CONTROL AND SUPERVISION OF
CIRCULATION OF ALCOHOLIC BEVERAGES AND ARJO

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PONOROGO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that alcoholic beverages and arjo can endanger physical and spiritual health, threaten the future lives of the nation's generation, trigger security disturbances, public peace and order, and be one of the driving factors for acts of violence and criminality as well as other reprehensible acts that are contrary to the values of community life;
that in order to control and supervise alcoholic beverages and arjo in Ponorogo Regency, it is necessary to form a Regional Regulation in order to realize public order, security, peace and public health from the negative impacts of the circulation of alcoholic beverages and arjo;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0454a91-55f8-4dfa-ae9c-c0ebb17be725","actionData","errors"]