[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0430a96-e385-4507-ac1b-7dd075b46ee1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar No. 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-09-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gianyar","place_of_enactment","Gianyar","theme","SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SURAT-IZIN-USAHA-PERDAGANGAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
ABSTRAK:	\n \n a bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki;\r\nb. bahwa kegiatan usaha perdagangan merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian yang berperanan penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sehingga perlu dibuatkan landasan hukum yang kuat;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan. \n Undang-Undang Nomor 69 Tahon 1958; \r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; \r\nUndang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; \r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; \r\nPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 /MDAG/PER/9/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009; \r\nKeputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 289/MPP/Kep/10/2001. \n 1. KETENTUAN UMUM; \r\n2. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN; \r\n3. TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN; \r\n4. PEMBUKAAN CABANG / PERWAKILAN PERUSAHAAN; \r\n5. PERUBAHAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN; \r\n6. PELAPORAN;\r\n7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; \r\n8. PENCABUTAN SIUP; \r\n9. PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SIUP;\r\n10. KETENTUAN PENYIDIKAN; \r\n11. KETENTUAN PIDANA; \r\n12. KETENTUAN LAIN-LAIN; \r\n13. KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dibentuk dengan latar belakang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki, serta untuk menciptakan landasan hukum yang kuat bagi kegiatan usaha perdagangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal perizinan usaha perdagangan, serta menciptakan tertib perizinan usaha perdagangan.

\n\n

Peraturan ini mengatur tentang kewajiban memiliki SIUP bagi setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan di Kabupaten Gianyar, dengan klasifikasi SIUP berdasarkan modal dan kekayaan bersih perusahaan (SIUP Kecil, Menengah, dan Besar). Beberapa kegiatan usaha dikecualikan dari kewajiban memiliki SIUP, seperti cabang perusahaan yang menggunakan SIUP pusat, perusahaan kecil perorangan yang dikelola sendiri oleh pemiliknya, dan pedagang keliling.

\n\n

SIUP dilarang digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha yang tercantum dalam SIUP, menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game), perdagangan dengan sistem penjualan langsung (single level marketing atau multi level marketing), perdagangan jasa survei, atau perdagangan berjangka komoditi. Pedagang besar (wholesaler) juga dilarang melakukan kegiatan sebagai pedagang pengecer (retailer) dan pedagang informal.

\n\n

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan dan berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pemilik SIUP wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun. Peraturan ini juga mengatur tata cara dan syarat permohonan SIUP, pembukaan cabang/perwakilan perusahaan, perubahan SIUP, pelaporan kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","","sanctions","1. Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 7 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF GIANYAR REGENCY
NUMBER 4 YEAR 2012
CONCERNING
TRADING BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GIANYAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, it provides broader authority to regions to manage their respective regions in accordance with the conditions and potentials they possess;
that trading business activities are one of the sectors of life in the economy that play an important role in the context of implementing regional autonomy, so it is necessary to create a strong legal foundation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Trading Business License;

Remembering:

Law Number 69 of 1958 concerning the Establishment of Level II Regions within the Territory of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0430a96-e385-4507-ac1b-7dd075b46ee1","actionData","errors"]