[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d04021d9-c822-4457-83de-d4f4e7a4067c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2013 tentang Komisi Hukum Ad Hoc","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2013","number","16","year","2013","published_date","2013-12-30","effective_date","2013-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua","place_of_enactment","Jayapura","theme","Komisi Hukum Ad Hoc","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KOMISI-HUKUM-AD HOC
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2013/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Komisi Hukum Ad Hoc
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk membantu Gubernur, DPRP, dan MRP dalam penyiapkan rancangan Perdasus dan Perdasi sebagai pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 perlu membentuk Komisi Hukum Ad Hoc. \n UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Komisi Hukum Ad Hoc dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang bentuk dan susunan keanggotaan; kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang; tata cara penyiapan Raperdasus dan Raperdasi; dan pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. \n Penjelasan: 1 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2013 tentang Komisi Hukum Ad Hoc dibentuk untuk membantu Gubernur, DPRP, dan MRP dalam menyiapkan rancangan PERDASUS dan PERDASI sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Komisi ini bertugas menyiapkan bahan penyusunan rancangan PERDASUS dan PERDASI, menyusun pokok-pokok pikiran/naskah akademik, menyusun rancangan, mengkoordinasikan substansi materi muatan dengan Pemerintah Provinsi, DPRP, dan MRP, melakukan uji publik, serta memberikan pertimbangan terkait rancangan tersebut.

Komisi Hukum Ad Hoc berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Komisi ini memiliki fungsi penyiapan bahan dan perumusan rancangan PERDASUS dan PERDASI. Wewenangnya meliputi pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur dan DPRP, memberikan saran kepada MRP dalam hal pemberian pertimbangan dan persetujuan rancangan PERDASUS, serta mengevaluasi PERDASUS dan PERDASI untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan sosial masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

Proses penyiapan rancangan PERDASUS dan PERDASI dikoordinasikan oleh Komisi Hukum Ad Hoc, yang melibatkan konsultasi publik sebagai bahan penyempurnaan. Rancangan tersebut kemudian dibahas oleh Pemerintah Provinsi dan DPRP sebelum diajukan oleh Gubernur kepada DPRP. Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komisi Hukum Ad Hoc dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF PAPUA

REGIONAL REGULATION OF PAPUA PROVINCE
NUMBER 16 OF 2013
on
AD HOC LAW COMMISSION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF PAPUA,

Considering / Whereas:

that to assist the Governor, DPRP and MRP in preparing drafts of PERDASUS and PERDASI as implementation of Law Number 21 of 2001, it is necessary to form an Ad Hoc Law Commission;
that based on Article 32 paragraph (2) of Law Number 21 of 2001 on Special Autonomy for Papua Province, the functions, duties, authorities, form and composition of membership of the Ad Hoc Law Commission are regulated by the Regional Regulation of Papua Province;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation of Papua Province on the Ad Hoc Law Commission.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 12 of 1969 on the Establishment of the Autonomous Province of West Irian and Autonomous Regencies in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d04021d9-c822-4457-83de-d4f4e7a4067c","actionData","errors"]