[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0371fbd-0599-4be9-a08a-1f8850bb601b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengembangan Perpustakaan Berbasis Digital","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2019","number","10","year","2019","published_date","2019-06-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Mataram","place_of_enactment","Mataram","theme","Pengembangan Perpustakaan Berbasis Digital","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERPUSTAKAAN-BERBASIS-DIGITAL
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, http://jdih.mataramkota.go.id/
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengembangan Perpustakaan Berbasis Digital
ABSTRAK:	\n \n Perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam. Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan perlu mengembangkan sistem layananan perpustakaan berbasis teknologi Informasi dan komunikasi; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU Nomor 4 Tahun 1993, UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 43 Tahun 2007, UU nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 24 tahun 2014, PP Nomor 15 Tahun 2016, \n Penyelenggaraan perpustakaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah\r\n1. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan daerah\r\n2. Penyelenggaraan perpustakaan daerah meliputi:\r\na. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata berbasis digital\r\nb. menjamin pengelolaan dan pelayanan perpustakaan secara prima\r\nc. menjamin kelangsungan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan pengembangan keterampilan masyarakat\r\nd. mewujudkan masyarakat gemar membaca\r\ne. memfasilitas penyelenggaraan perpustakaan umum yang diselenggarakan masyarakat\r\nf. menyediakan prasarana dan sarana perpustakaan bagin pemustaka berkebutuhan khusus (disabilitas)\r\ng. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan berdasarkan kekashan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.\r\n3. Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum tingkat kecamatan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Kelurahan\r\n4. Pemerintah daerah menyelenggarakan perpustkaan umum tingkat kelurahan sesuai dengan standar nasional perpustakaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2019. \n - \n - \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengembangan Perpustakaan Berbasis Digital dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui budaya gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

\n\n

Kebijakan ini mengatur tentang:

\n\n

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan.
Kewenangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram dalam mengatur, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan perpustakaan.
Standar pelayanan minimal perpustakaan dan pengembangan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Bentuk layanan perpustakaan (perpustakaan stasioner, keliling, dan digital) dan jenis perpustakaan (umum, sekolah/madrasah, dan khusus).
Pengembangan sistem perpustakaan digital yang meliputi pengembangan perangkat lunak, perangkat keras, sistem jaringan, dan data daring.
Pengembangan sumber daya manusia perpustakaan (pustakawan, pengelola informasi teknologi, dan tenaga perpustakaan).
Pengembangan sistem pelayanan perpustakaan (registrasi anggota secara daring, basis data buku, peminjaman buku, dan penyediaan informasi publik).
Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengembangan perpustakaan berbasis digital.
Hak dan kewajiban masyarakat terkait perpustakaan digital.
Peran serta masyarakat dalam pengembangan perpustakaan berbasis digital.
Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan berbasis digital.
Sumber pembiayaan pengembangan perpustakaan berbasis digital.

\n\n

Peraturan ini menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan pelayanan perpustakaan dan mewujudkan masyarakat gemar membaca.

","transitional_provisions","1. Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF MATARAM
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MATARAM CITY
NUMBER 10 OF 2019
CONCERNING
DEVELOPMENT OF DIGITAL-BASED LIBRARIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MATARAM,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the intelligence of the community in the City of Mataram, it is necessary to foster a culture of reading through the development and utilization of libraries as a source of information in the form of written works, printed works and/or recorded works;
that based on Law Number 43 of 2007 concerning Libraries, one of the efforts of the Regional Government in providing convenience for the community to increase insight and knowledge needs to develop a library service system based on information and communication technology;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0371fbd-0599-4be9-a08a-1f8850bb601b","actionData","errors"]