[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d031312c-470b-422d-89c4-e346d0f0abc5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma No. 7 Tahun 2013","number","7","year","2013","published_date","2013-10-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Seluma","place_of_enactment","Pasar Tais","theme","Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mengembangkan,memberdayakan potensi dan pengelolaan kekayaan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan untukmeningkatkan Pendapatan Asli Desa, serta untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa maka desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.\r\nbahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan\r\nPasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan dalam rangka\r\nuntuk memberikan pedoman tata cara dalam pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa maka perlu\r\ndisusun Peraturan Daerah \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945, UU No. 7 Th. 1992;UU No. 3 Th. 2003; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 72 Th 2005; PP 38 Th. 2007; PP 41 Th. 2007; Perpres No. 1 Th 2007; Permendagri No. 39 Th. 2010; Perda Kab. Seluma No. 4 Th. 2007 dan Perda Kab. Seluma No. 3 Th. 2009 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Dasar Pengelolaan BUMDes yang meliputi:\r\na. Transparansi;\r\nb. Akuntabel;\r\nc. Partisipasi;\r\nd. Berkelanjutan;\r\ne. Otonomi;\r\nf. Keterpaduan;\r\ng. Keswadayaan.\r\nTujuan Pembentukan BUMDes:\r\na. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan asli\r\ndesa;\r\nb. Memajukan perekonomian desa;\r\nc. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;\r\nd. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat; dan\r\ne. Meningkatkan pengelolaan aset-aset desa yang ada.\r\nPendirian atau Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Ketentuan Peraturan daerah Kabupaten Seluma\r\nPembubaran BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2013. \n 37 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2013 mengatur tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Latar belakang pembentukan BUMDes adalah untuk mengembangkan potensi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli desa, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembentukan dan Pembubaran BUMDes: BUMDes dibentuk atau dibubarkan dengan Peraturan Desa. Pembentukan BUMDes harus memenuhi syarat seperti inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat, adanya potensi usaha ekonomi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tersedianya sumber daya desa, sumber daya manusia, dan unit-unit usaha masyarakat yang belum terakomodasi.
Jenis Usaha BUMDes: Meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri kecil dan rumah tangga, serta perdagangan umum.
Permodalan BUMDes: Berasal dari pemerintah desa (kekayaan desa yang dipisahkan), tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman, dan kerjasama usaha dengan pihak lain.
Pengelolaan BUMDes: Organisasi pengelola terpisah dari pemerintahan desa, terdiri dari penasihat/komisaris (Kepala Desa) dan pelaksana operasional/direksi. Direksi bertanggung jawab kepada Pemerintahan Desa. Pengelolaan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Kerjasama BUMDes: Dapat melakukan kerjasama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga melalui perjanjian kerjasama.
Bagi Hasil Usaha: Dipergunakan untuk pemupukan modal usaha BUMDes, kas desa, penyerta modal, penasehat/komisaris, direktur/manajer, kepala unit usaha, pegawai, sosial, dan pengembangan SDM.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi. BPD dan Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan.

","transitional_provisions","1. BUMDes atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Jenis sanksi yang diberikan kepada pengelola BUMDes adalah sanksi administratif.\n2. Prosedur pengenaan sanksi dilakukan secara bertahap yang dilakukan dengan cara teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian permanen.\n3. Jika pengelola BUMDes melakukan tindak pidana maka dapat dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SELUMA
REGIONAL REGULATION OF SELUMA REGENCY
NUMBER 7 OF 2013
CONCERNING
GUIDELINES FOR PROCEDURES FOR ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SELUMA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to develop, empower the potential and management of village assets to improve the welfare of the village community, and to increase Original Village Income, as well as to provide services to the needs of the village community, the village can establish Village-Owned Enterprises in accordance with the needs and potential of the village;
that in order to follow up the provisions of Article 81 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages and Article 3 of Minister of Home Affairs Regulation Number 39 of 2010 concerning Village-Owned Enterprises, and in order to provide guidelines on procedures for the establishment and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d031312c-470b-422d-89c4-e346d0f0abc5","actionData","errors"]