[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d02d77ca-f8ab-4d5a-a8e4-c2008a725234","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 15 Tahun 2008","number","15","year","2008","published_date","2008-04-17","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2008/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa
ABSTRAK:	\n \n Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005\r\ntentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang\r\nPembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dicabut dan dinyatakan\r\ntidak berlaku \n Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan, Daerah-Daerah\r\nTingkat 11 di Sulawesi , Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang\r\nBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme , Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan , Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara\r\nPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah , Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan\r\nPengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintak Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan\r\nPemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah\r\nKabupaten/Kota, Peraturan Daerah ,Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan\r\nJangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2010, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan\r\nJangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 . \n PEMBENTUKAN,\r\nPENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DESA \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2008. \n Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang\r\nPembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dicabut dan dinyatakan\r\ntidak berlaku \n 5 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa di Kabupaten Maros. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Pembentukan desa harus memenuhi syarat penduduk minimal 1.000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga, luas wilayah yang terjangkau, wilayah kerja dengan jaringan komunikasi, sosial budaya yang mendukung kerukunan, potensi desa, batas desa yang jelas, serta sarana dan prasarana pemerintahan dan perhubungan.

Proses pembentukan desa dimulai dari prakarsa masyarakat, usulan kepada BPD dan Kepala Desa, pembahasan oleh BPD, pengajuan usul kepada Bupati melalui Camat, observasi oleh Tim Kabupaten dan Kecamatan, penyiapan rancangan Peraturan Daerah dengan melibatkan desa, pembahasan oleh DPRD bersama Bupati, hingga penetapan oleh Bupati dan pengundangan dalam Lembaran Daerah. Peraturan Daerah tentang pembentukan desa harus menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas desa, dan jumlah dusun.

Desa yang dibentuk memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri dan melaksanakan peraturan. Wewenangnya meliputi penyelenggaraan musyawarah desa, menggairahkan partisipasi masyarakat, dan melakukan pungutan untuk pembangunan desa. Kewajibannya mencakup menjalankan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa, melaksanakan tugas dari pemerintah provinsi dan kabupaten, menjamin ketentraman, dan memelihara kekayaan desa.

Desa dapat dimekarkan jika memenuhi syarat perkembangan dan pertimbangan teknis pemerintahan, serta dimusyawarahkan dengan BPD. Desa dapat digabung atau dihapus jika tidak lagi memenuhi syarat, melalui musyawarah dengan Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat, yang hasilnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pembentukan, penggabungan, dan penghapusan dusun diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dan disahkan melalui Peraturan Bupati.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Maros No. 06 Tahun 2016 tentang Penataan Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/117849/perda-kab-maros-no-06-tahun-2016","62b417d8-08a3-40e1-815f-3fc4ba8c223f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER: 15 YEAR 2008
CONCERNING
ESTABLISHMENT, DELETION AND MERGER OF VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that with the enactment of Government Regulation Number 72 Year 2005 regarding Villages, the Regional Regulation Number 10 Year 2000 regarding Establishment, Deletion and Merger of Villages is revoked and declared invalid; \n that based on the considerations as intended in letter a above it is necessary to establish a Regional Regulation. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 29 Year 1959 concerning the Establishment of Regions Level 11 in Sulawesi (State Gazette of 1959 Number 74, Supplement State Gazette Number 1822); \n Law Number 28 Year 1999 concerning State Administrators who are Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism (State Gazette Year 1999 Number 75, Supplement

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d02d77ca-f8ab-4d5a-a8e4-c2008a725234","actionData","errors"]