[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d023c433-aebb-482c-b308-e38dc202d842","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2012 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2012","number","15","year","2012","published_date","2012-11-22","effective_date","2012-11-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tebo","place_of_enactment","Muara Tebo","theme","BADAN PERMUSYAWARATAN DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN - PERMUSYAWARATAN - DESA
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2012/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 72 Tahun 2005 \n PERDA ini Mengatur Mengenai adan Permusyawaratan Desa; Meliputi Kedudukan dan Keanggotaan BPD; Persyaratan Anggota BPD; Mekanisme Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD; Peresmian dan Pelantikan Anggota BPD; Fungsi dan Wewenang BPD; Hak, Kewajiban dan Larangan BPD; Alat Kelengkapan BPD; Pemberhentian Keanggotaan BPD; Penggantian antar Waktu Anggota dan Pimpinan BPD; Pengaturan Tata Tertib dan Mekanisme Kerja; Tata Cara Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Mayarakat; Hubungan Kerja; Keuangan dan Administratif; Tindakan Penyidikan Anggota BPD; Ketentuan Peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2012. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2001 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 13 hlmn; 1 pnjlsn \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2001 Nomor 34).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi di tingkat desa. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Tujuannya adalah untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Kedudukan dan keanggotaan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.\n2. Persyaratan anggota BPD, termasuk pendidikan, usia, dan perilaku.\n3. Mekanisme musyawarah dan mufakat dalam penetapan anggota BPD.\n4. Peresmian dan pelantikan anggota BPD.\n5. Fungsi BPD dalam menetapkan Peraturan Desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat.\n6. Wewenang BPD, termasuk membahas Rancangan Peraturan Desa dan mengawasi pelaksanaannya.\n7. Hak dan kewajiban anggota BPD.\n8. Larangan bagi anggota BPD, seperti merangkap jabatan dan melakukan tindakan korupsi.\n9. Alat kelengkapan BPD, termasuk pimpinan, bidang, dan panitia.\n10. Pemberhentian anggota BPD.\n11. Penggantian antar waktu anggota dan pimpinan BPD.\n12. Pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja BPD.\n13. Tata cara menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.\n14. Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan desa.\n15. Keuangan dan administratif BPD.\n16. Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD.","transitional_provisions","1. Masa Jabatan Anggota BPD yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.\n2. Paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, BPD harus sudah memiliki alat kelengkapan BPD.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TЕВО REGENCY
NUMBER 15 YEAR 2012
on
VILLAGE CONSULTATIVE BODY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TЕВО,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 42
Government Regulation Number 72 of 2005 on
Villages, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on
Village Consultative Body;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA.
Law Number 54 of 1999 on
the Establishment of Sarolangun Regency, Tebo Regency,
Muaro Jambi Regency and East Tanjung Jabung Regency
(State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999
Number 182, Supplement to the State Gazette of the Republic
Indonesia Number 3903) as amended
by Law Number 14 of 2000 on
Amendments to Law Number 54 of 1999
on the Establishment of Sarolangun Regency,
Tebo

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d023c433-aebb-482c-b308-e38dc202d842","actionData","errors"]