[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d01ee046-24c0-4143-baa7-9beb8f79e186","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":90,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2020 Tahun 2020","number","40/POJK.05/2020","year","2020","published_date","2020-06-15","effective_date","2020-06-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"ada340fa-4cda-4998-83a8-86cf128dcc27","Penanganan Pandemi",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perintah - Tertulis - Penanganan - Permasalahan - Lembaga - Jasa Keuangan - Nonbank
2020
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 40/POJK.05/2020, LN.2020/NO.151, TLN NO.6529, ojk.go.id : 11 hlm.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan OJK tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB). \n Dasar hukum Peraturan OJK ini adalah UU Nomor 21 Tahun 2011 dan UU Nomor 2 Tahun 2020. \n Peraturan OJK ini mengatur mengenai kewenangan OJK untuk memberikan perintah tertulis kepada LJKNB untuk melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi; atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi. LJKNB yang diberikan Perintah Tertulis wajib menyusun dan menyampaikan rencana pelaksanaan untuk menindaklanjuti Perintah Tertulis. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2020. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini ditetapkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah pandemi COVID-19 dan ancaman krisis ekonomi. POJK ini memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengeluarkan Perintah Tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB) untuk melakukan atau menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi. Tujuannya adalah untuk memastikan stabilitas keuangan nasional, khususnya di sektor LJKNB. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Perintah Tertulis ini merupakan salah satu alternatif tindakan pengawasan yang dapat dilakukan oleh OJK. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif.

","transitional_provisions","sanctions","

LJKNB yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) serta Pasal 9 huruf f dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.
OJK dapat mengenakan larangan jabatan hingga 10 tahun bagi pihak yang tidak memenuhi ketentuan setelah dikenai sanksi administratif.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY
REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 40/POJK.05/2020
CONCERNING
WRITTEN ORDER FOR HANDLING PROBLEMS OF
NON-BANK FINANCIAL SERVICES INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d01ee046-24c0-4143-baa7-9beb8f79e186","actionData","errors"]