[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0183d45-9e78-4e71-a91c-4818b3cebf3c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2023","number","11","year","2023","published_date","2023-10-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

administrasi kependudukan
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2023/NOMOR.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pelayanan terhadap administrasi kependudukan \r\ndan pencatatan sipil merupakan hak warga negara yang \r\ndijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945 untuk diberikan kepada setiap \r\npenduduk tanpa terkecuali; bahwa untuk mewujudkan hak \r\nadministrasi kependudukan dan \r\natas pelayanan \r\npencatatan sipil\r\nPemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan \r\nperlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan \r\nstatus hukum setiap peristiwa kependudukan dan \r\nperistiwa penting yang dialami penduduk, perlu dilakukan \r\npengaturan terhadap penyelenggaraan administrasi \r\nkependudukan; bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi \r\nkependudukan yang sejalan dengan tuntutan pelayanan \r\nadministrasi kependudukan yang profesional, memenuhi \r\nstandar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak \r\ndiskriminatif, serta guna pencapaian standar pelayanan \r\nminimal menuju pelayanan prima, maka Peraturan \r\nDaerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2016 tentang \r\nPenyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu \r\ndisesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang- \r\nundangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum\r\nmasyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi \r\nKependudukan;\r\n\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;\r\n \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban Penduduk di Bidang Administrasi Kependudukan, Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hak Akses Dokumen dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Kerja Sama dan Inovasi, Sinergitas, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023. \n Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2016 dicabut. \n 46 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 177).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Boyolali. Latar belakangnya adalah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang merupakan hak warga negara, serta untuk menyesuaikan peraturan daerah yang ada dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum masyarakat.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, yang dilaksanakan oleh Dinas terkait. Kewenangan ini meliputi koordinasi, pengaturan teknis, pembinaan, pelaksanaan pelayanan, penugasan kepada Desa, penyajian data kependudukan, dan koordinasi pengawasan. Dinas juga berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti kantor kementerian agama dan pengadilan agama.\n\nPeraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban penduduk di bidang administrasi kependudukan, termasuk hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama, perlindungan data pribadi, kepastian hukum, informasi, ganti rugi, dan pemulihan nama baik. Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Selain itu, diatur pula mengenai penyusunan profil perkembangan kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, hak akses dokumen dan pemanfaatan data kependudukan, kerja sama dan inovasi, sinergitas, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan pendanaan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran ketentuan Pasal 67 ayat (4) dan/atau ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2016","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOYOLALI
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER 11 OF 2023
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOYOLALI,

\n\n \n \n

Considering:

that services for population administration and civil registration are the rights of citizens guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to be provided to every resident without exception;
that in order to realize the right to population administration and civil registration services, the Regional Government is responsible for providing protection, recognition, determination of personal status and legal status of every population event and important event experienced by residents, it is necessary to regulate the implementation of population administration;
that in the context of implementing population administration that is in line

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0183d45-9e78-4e71-a91c-4818b3cebf3c","actionData","errors"]