[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d009f826-e406-44af-a355-b9d394028e4a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2005 tentang PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI LEGES","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 6 Tahun 2005","number","6","year","2005","published_date","2005-01-11","effective_date","2005-01-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kerinci","place_of_enactment","Siulak","theme","PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI LEGES","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - LEGES - perubahan
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2005/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI LEGES
ABSTRAK:	\n \n Dengan telah ditetapkannya beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Retribusi Daerah dibidang Perizinan, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dibidang Retribusi Leges perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Leges; Untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci. \n UU RI No. 58 Tahun 1958; UU RI No. 49 Prp Tahun 1960; UU RI No. 18 Tahun 1997; UU RI No. 28 Tahun 1999; UU RI No. 34 Tahun 2000; UU RI No. 10 Tahun 2004; UU RI No. 32 Tahun 2004; UU RI No. 33 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Kepmendagri No. 43 Tahun 1999; Kepmendagri No. 6 Tahun 2003; Kepmendagri No. 7 Tahun 2003; Perda Kab. Kerinci No. 22 Tahun 2000; Perda Kab. Kerinci No. 5 Tahun 2002. \n Perda ini mengatur tentang PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI LEGES. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2005. \n Mengubah Ketentuan BAB I Pasal 1; Mengubah Ketentuan BAB IV Pasal 7; Mengubah Ketentuan BAB X Pasal 11. \n 11 hlmn; 3 pnjlsn \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Leges.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Leges terkait retribusi leges. Perubahan tersebut meliputi perubahan pada ketentuan umum Pasal 1 yang memuat definisi-definisi terkait retribusi daerah, perubahan pada besaran tarif retribusi yang tercantum dalam Pasal 7, serta perubahan pada ketentuan mengenai penyidikan yang diatur dalam Pasal 11.

Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang retribusi leges. Perubahan tarif retribusi mencakup berbagai jenis layanan dan perizinan, seperti akta perkawinan, akta kelahiran, surat izin keramaian, surat izin industri, surat penunjukan tempat, pengesahan surat perjanjian sewa, jasa persetujuan sambungan baru PDAM, telepon, listrik, izin prinsip lokasi, surat keterangan asal barang, izin mendirikan bangunan, surat pengujian kendaraan bermotor, surat izin pemborongan bangunan (SIPP), surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, perizinan bidang perhubungan, izin usaha kepariwisataan, dan izin lokasi penambangan daerah.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai pejabat pegawai negeri sipil daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, serta tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil daerah dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

","transitional_provisions","","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF KERINCI REGENCY
NUMBER 6 YEAR 2005 SERIES C NUMBER 1

REGIONAL REGULATION OF KERINCI REGENCY
NUMBER 6 YEAR 2005
CONCERNING
THE FIRST AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
OF KERINCI REGENCY NUMBER 5 YEAR 2002
CONCERNING LEGES RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KERINCI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of several Regional Regulations of Kerinci Regency concerning Regional Retribution in the field of Licensing, in order to increase Regional Original Income in the field of Leges Retribution, it is necessary to review Regional Regulation of Kerinci Regency Number 5 Year 2002 concerning Leges Retribution.
that to fulfill the intent of letter a above, it is necessary to regulate and stipulate it with a Regional Regulation of Kerinci Regency.

In view of:

Law of the Republic of Indonesia Number 58 Year 1958

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d009f826-e406-44af-a355-b9d394028e4a","actionData","errors"]