[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d007d880-8545-448e-a894-9d9d9d549674","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Sulawesi Tengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 3 Tahun 2015","number","3","year","2015","published_date","2015-05-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a398e89f-e98e-4a05-8e20-54e34590ef5a","Jaminan Fidusia & Pembiayaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah","place_of_enactment","Palu","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Sulawesi Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lembaga penjaminan kredit - provinsi sulawesi tengah
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.73, TLD NO.59
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Sulawesi Tengah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, serta dalam upaya memperlancar kegiatan dunia usaha maka perlu adanya peranan Lembaga Penjaminan Kredit; bahwa ketentuan permodalan, pengaturan tugas, fungsi, dan mekanisme kerja Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kondisi di Daerah agar dapat optimal dalam mencapai tujuan pemberian penjaminan kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi; bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyesuaian pengaturan Lembaga Penjaminan Kredit perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Sulawesi Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Kredit Di Provinsi Sulawesi Tengah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan Kredit; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2009 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk: (1) membantu permasalahan modal Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah; (2) memberikan kemudahan akses Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, baik bank maupun non bank dalam pengembangan usahanya; (4) menambah kepercayaan mitra kerja Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah; (5) penyesuaian jumlah modal setor. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2015. \n Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2009 \n 6 halaman; Penjelasan 2 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Sulawesi Tengah. Perubahan tersebut meliputi:

Asas LPK: Pasal 2 diubah untuk mencantumkan asas-asas LPK, yaitu transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, keadilan, kecukupan, pemberdayaan, kesinambungan sosial, kehati-hatian, dan amanah.
Nama LPK: Pasal 5 diubah untuk menetapkan nama LPK sebagai PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah.
Modal, Saham, dan Penyertaan Modal: BAB IV diubah, termasuk perubahan pada Pasal 7 yang mengatur modal disetor LPK menjadi paling sedikit Rp. 25.000.000.000,- dan modal dasar sebesar Rp. 100.000.000.000,-. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memisahkan sebagian kekayaannya sebagai penyertaan modal. Pasal 7A ditambahkan untuk menetapkan penyertaan modal daerah untuk pembentukan PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 sebesar paling sedikit Rp 12.750.000.000,00,-.
Dewan Direksi: Pasal 11 diubah untuk mengatur ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, hak, kewenangan, dan kewajiban serta tanggung jawab Dewan Direksi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS. Pengangkatan pertama dilaksanakan melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh tim independen yang ditunjuk oleh Gubernur.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): Bagian Keempat ditambahkan, termasuk Pasal 18A yang menyatakan bahwa RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Standar Operasional dan Prosedur Penjaminan: Pasal 21 diubah untuk mewajibkan LPK membuat Standar Operasional dan Prosedur Penjaminan yang memuat ketentuan pemberian jaminan, tarif IJP, pembayaran klaim, plafond penjaminan, Subragasi, dan ketentuan lembaga penjaminan dengan lembaga keuangan. Prosedur tata cara pemberian kredit diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan hasil RUPS.
Penggabungan, Pemisahan, Pengambilalihan, dan Pembubaran: BAB VIIA ditambahkan, termasuk Pasal 21A yang mengatur bahwa penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, dan pembubaran LPK ditetapkan oleh RUPS setelah memperoleh persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pembatasan: BAB VIIB ditambahkan, termasuk Pasal 21B yang melarang LPK memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan/atau melakukan penyertaan langsung, dengan pengecualian tertentu.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","PERDA Prov. Sulawesi Tengah No. 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Sulawesi Tengah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/104504/perda-prov-sulawesi-tengah-no-11-tahun-2009","59021c96-2445-49fa-a95e-dae15d38ae77","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL SULAWESI PROVINCE
NUMBER 3 OF 2015
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 11 OF 2009 CONCERNING
CREDIT GUARANTEE INSTITUTION IN CENTRAL SULAWESI PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to increase economic growth, and in an effort to facilitate business activities, the role of the Credit Guarantee Institution is necessary;
that the provisions on capital, regulation of duties, functions, and working mechanisms of the Credit Guarantee Institution in Central Sulawesi Province need to be adjusted to the development of statutory regulations and conditions in the Region in order to optimally achieve the objectives of providing credit guarantees to micro, small and medium enterprises and cooperatives;
that to provide legal certainty regarding the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d007d880-8545-448e-a894-9d9d9d549674","actionData","errors"]