[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cffa62aa-e6d5-47ab-aaf2-6d414d1846c4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 11 Tahun 2022","number","11","year","2022","published_date","2022-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Tengah","place_of_enactment","Labungkari","theme","Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

NARKOTIKA
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 Nomor
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya telah meluas sampai wilayah pelosok desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Buton Tengah sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);\r\n3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);\r\n4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);\r\n5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);\r\n7. Peraturan Menteri Dalam Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 352);\r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). \n Bab I Ketentuan Umum;\r\nBab II Asas dan Tujuan;\r\nBab III Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;\r\nBab IV Ruang Lingkup;\r\nBab V Antisipasi Dini;\r\nBab VI Pencegahan;\r\nBab VII Penanganan;\r\nBab VIII Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;\r\nBab IX Pembiayaan;\r\nBab X Partisipasi Masyarakat;\r\nBab XI Forum Koordinasi;\r\nBab XII Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;\r\nBab XIII Pembinaan dan Pengawasan;\r\nBab XIV Penghargaan;\r\nBab XV Sanksi dan Administrasi;\r\nBab XVI Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. \n PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA. \n 33 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Buton Tengah. Latar belakangnya adalah meluasnya penyalahgunaan narkoba hingga pelosok desa/kelurahan, yang memerlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Tujuan dari Perda ini adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, membangun partisipasi masyarakat, dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pendataan, perumusan kebijakan, pembangunan sistem informasi, koordinasi lintas lembaga, memfasilitasi rehabilitasi, dan melindungi kepentingan masyarakat.

Ketentuan substansial meliputi:

Antisipasi dini melalui pemasangan pengumuman larangan, kampanye, dan edukasi.
Pencegahan yang meliputi pencegahan primer (pencegahan penyalahgunaan, diseminasi informasi, advokasi), sekunder (upaya terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan), dan tersier (pencegahan agar tidak mengulangi ketergantungan setelah rehabilitasi).
Penanganan melalui wajib lapor bagi pecandu narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial.
Rehabilitasi medis dan sosial yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.
Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Perda ini juga mengatur tentang pembentukan forum koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan, pengawasan, dan pembiayaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama yang tidak memenuhi kewajibannya.\n2. Tindakan administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, dan pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CENTRAL BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL BUTON REGENCY
NUMBER 11 OF 2022
CONCERNING
PREVENTION AND CONTROL OF MISUSE OF
NARCOTICS, PSYCHOTROPICS, AND OTHER ADDICTIVE SUBSTANCES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL BUTON,

\n\n \n \n

Considering:

that the misuse of narcotics, psychotropics and other addictive substances has spread to remote villages/urban villages in the Central Buton Regency area, so it is necessary to prevent and control the misuse of narcotics, psychotropics and other addictive substances;
that to implement the provisions of Article 4 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 21 of 2013 concerning Prevention of Narcotics, Psychotropics and Other Addictive Substances;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Prevention

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cffa62aa-e6d5-47ab-aaf2-6d414d1846c4","actionData","errors"]