[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cfe0cb4b-994b-4447-be5d-f1ed827fb945","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2025","number","17","year","2025","published_date","2025-02-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Garut","place_of_enactment","Tarogong Kidul","theme","Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN - PENGELOLAAN KEUANGAN - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - UNIT PELAYANAN TEKNIS - PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT - DINAS KESEHATAN
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD.2025 (17); 25 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka memberikan fleksibilitas dalam \r\npengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, diperlukan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah bagi Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah\r\nUnit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan; \r\n \n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang\r\nNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi \r\nUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintan Nomor 28 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah\r\nKabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9); Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali\r\ndiubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 220 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 222); \r\n\r\n\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; pengelolaan keuangan; perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan anggaran blud; penatausahaan keuangan; pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, entitas dan basis akuntansi; laporan kinerja blud; ketentuan peralihan; ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2025. \n 25 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bupati Garut Nomor 17 Tahun 2025 menetapkan pedoman pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat. Tujuan utamanya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mengatur mengenai struktur pejabat pengelola BLUD yang terdiri dari Pemimpin (Kepala UPT Puskesmas), Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis. Peraturan ini juga mengatur mekanisme perencanaan dan penganggaran melalui penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang diintegrasikan ke dalam RKA Dinas, serta pelaksanaan anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Bisnis Anggaran (DBA). Selain itu, diatur pula mengenai pengelolaan pendapatan, belanja, pembiayaan, kas, piutang, utang, investasi, serta pengelolaan barang milik daerah. Peraturan ini memberikan fleksibilitas kepada BLUD UPT Puskesmas dalam pengelolaan keuangan, termasuk penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan pengadaan barang/jasa, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.","transitional_provisions","1. Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 236 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dinyatakan tidak berlaku, sepanjang mengatur mengenai nomenklatur penanggung jawab.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF GARUT
WEST JAVA PROVINCE
REGULATION OF THE REGENT OF GARUT
NUMBER 17 OF 2025
CONCERNING
GUIDELINES FOR FINANCIAL MANAGEMENT OF REGIONAL PUBLIC SERVICE AGENCIES OF THE TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF COMMUNITY HEALTH CENTERS AT THE HEALTH OFFICE

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

REGENT OF GARUT,

Considering :

that in order to provide flexibility in financial management at the Regional Public Service Agency of the Technical Implementation Unit of Community Health Centers, it is necessary to have regulations

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cfe0cb4b-994b-4447-be5d-f1ed827fb945","actionData","errors"]