[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cfb5670e-2857-4127-ad6c-c33db45d1227","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Bidang Perfilman Dan Penyiaran","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2002","number","11","year","2002","published_date","2002-06-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mamuju","place_of_enactment","Mamuju","theme","Retribusi Izin Usaha Bidang Perfilman Dan Penyiaran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2002/No.14, TLD/No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Bidang Perfilman Dan Penyiaran
ABSTRAK:	\n \n usaha perfilman dan penyiaran melalui media komunikasi massa memiliki kemampuan serta pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat sikap dan perilaku manusia serta memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kecerdasan dan kehidupan bangsa yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kemampuan dan pengaruh yang besar serta perannya yang strategis tersebut Kegiaan Usaha Bidang Perfilman dan Penyiaran perlu dibina dan diarahkan serta dilakukan pengawasan dengan pemberian perizinan Usaha Bidang Perfilman dan Penyiaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PERDA Kabupaten Mamuju No.10 Tahun 2002. Terhadap pemberian izin Usaha Bidang Perfilman Dan Penyiaran merupakan salah satu bentuk perizinan, karenanya perlu dipungut retribusi atas pemberian jasa tersebut. \n dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No.24 Tahun 1997; UU No.22 Tahun 1999; UU No.40 Tahun 1999; PP No.6 Tahun 1994; PP No.7 Tahun 1994; PP No.8 Tahun 1994; PP No.25 Tahun 2000; PP No.66 Tahun 2001; Kepres No.44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Mamuju No.5 Tahun 1988; Perda Kabupaten Mamuju No.3 tahun 2001; Perda Kabupaten Mamuju No.10 tahun 2002. \n dalam PERDA ini diatur mengenai nama, objek retribusi, dan golongan retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan serta tata cara penetapan dan pemungutan retribusi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2002. \n mencabut berlakunya ketentuan Pasal 8 Ayat (2) point 11 dan 13 PERDA Kabupaten Mamuju No.25 Tahun 2001. \n 23 halaman, Penjelasan 6 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ini mengatur tentang pengaturan dan penetapan tarif angkutan gas bumi melalui pipa. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan tarif yang transparan, akuntabel, wajar, kompetitif, nondiskriminatif, dan berkelanjutan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi prinsip-prinsip penetapan tarif, mekanisme penetapan tarif, formula tarif, evaluasi tarif, penyesuaian tarif, dan review tarif. Prinsip-prinsip penetapan tarif meliputi transparansi, akuntabilitas, kewajaran, kompetitif, nondiskriminatif, dan keberlanjutan. Mekanisme penetapan tarif meliputi pengajuan usulan tarif oleh pemegang izin angkutan, evaluasi tarif oleh Badan Pengatur, dan penetapan tarif oleh Badan Pengatur. Formula tarif mempertimbangkan biaya operasi, biaya modal, tingkat pengembalian investasi, biaya penyusutan, biaya overhead, biaya pajak, biaya asuransi, biaya pemeliharaan, dan biaya lain-lain. Evaluasi tarif dilakukan secara berkala untuk menganalisis biaya operasi, biaya modal, tingkat pengembalian investasi, efisiensi operasional dan investasi, kualitas pelayanan, dan dampak tarif terhadap pengguna gas bumi. Penyesuaian tarif dilakukan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi tarif, perubahan biaya operasi, biaya modal, tingkat pengembalian investasi, perubahan kondisi ekonomi dan inflasi, serta perubahan kebijakan pemerintah. Review tarif dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila terdapat indikasi ketidakwajaran tarif.","transitional_provisions","1. Tarif Angkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu penetapan Tarif Angkutan Gas Bumi Melalui Pipa tersebut.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

CHAPTER II
AUTHORITY OF REGIONAL GOVERNMENT

Article 3

Regional Government of provinces is authorized to:\n
1. establish management policies for Mineral and Coal Mining in
  \n the sea area up to 12 (twelve) nautical miles;
2. grant mining permits;
3. grant small-scale mining permits;
4. grant mining services business licenses;
5. provide direction and supervision of the implementation of mining
  \n permits, small-scale mining permits, and mining services business licenses;
6. evaluate the implementation of mining business activities;
7. manage mining information at the provincial level;
8. establish benchmark prices for metallic minerals and coal;
9. establish standard prices for metallic minerals and coal;
10. collect accounts receivable for dead rent and production royalty;
11. receive reports on the implementation of mining business activities;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cfb5670e-2857-4127-ad6c-c33db45d1227","actionData","errors"]