[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cfb43d7f-fbee-49bd-8054-f48dc08f6cb4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2004","number","2","year","2004","published_date","2004-05-29","effective_date","2004-06-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonosobo","place_of_enactment","Wonosobo","theme","Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan-Izin-Usaha-jasa-konstruksi
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2004/No.15 Seri E Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi secara tepat, cepat, efektif dan efisien serta memberikan kepastian hukum, bagi perusahaan yang akan mengikuti pengadaan pekerjaan jasa konstruksi;\r\nb. bahwa kewenangan pemberian izin usaha jasa konstruksi, berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten, sehingga perlu diatur penyelenggaraan Izin Usaha Jasa konstruksi (IUJK);\r\nc. bahwa pengaturan penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Unclang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 tahun 1981; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 44 Talmn 1999; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2002. \n Peraturan ini mengatur izin usaha untuk melakukan usaha di bidang konstruksi yang diberikan kepada orang dan atau badan usaha. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2004. \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2004 mengatur tentang penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Latar belakang peraturan ini adalah untuk memberikan pelayanan yang tepat, cepat, efektif, dan efisien kepada masyarakat dalam penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi, serta memberikan kepastian hukum bagi perusahaan yang akan mengikuti pengadaan pekerjaan jasa konstruksi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan melakukan pembinaan di bidang jasa konstruksi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewajiban setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi untuk memiliki IUJK dari Bupati.
Klasifikasi badan usaha jasa konstruksi berdasarkan bidang pekerjaan (Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, dan Tata Lingkungan) dan sub bidangnya.
Kualifikasi badan usaha (Kecil, Menengah, Besar) berdasarkan modal bersih, serta kualifikasi IUJK (K-3, K-2, K-1, M-2, M-1, Besar) berdasarkan nilai pekerjaan yang dapat dilaksanakan.
Penetapan biaya IUJK berdasarkan sub bidang dan kualifikasi.
Persyaratan bagi penanggung jawab perusahaan, tenaga teknik, dan kewajiban memasang papan nama perusahaan.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini IUJK yang selama ini telah ada, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin.\n2. Peringatan tertulis diberikan untuk pelanggaran seperti tidak memiliki IUJK, tidak memasang papan nama perusahaan, atau tidak melaporkan perubahan data perusahaan.\n3. Pembekuan izin diberikan jika perusahaan telah mendapat peringatan tertulis tiga kali dan tetap tidak memenuhi kewajibannya, atau jika penanggung jawab perusahaan sedang diperiksa oleh pengadilan.\n4. Pencabutan izin dilaksanakan jika IUJK diperoleh dengan melanggar hukum, perusahaan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau perusahaan tidak memenuhi persyaratan minimal.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WONOSOBO REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF WONOSOBO REGENCY
NUMBER 2 OF 2004
ON
IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS LICENSE (IUJK)

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WONOSOBO

Considering / Whereas:

that in order to provide services to the community in the field of implementing construction services business licenses in a precise, fast, effective and efficient manner and to provide legal certainty for companies that will participate in the procurement of construction services work;
that the authority to grant construction services business licenses, based on Article 14 of Government Regulation Number 28 of 2000, is the authority of the Regency Government, so it is necessary to regulate the implementation of construction services business licenses (IUJK);
that the regulation of the implementation of the Construction Services Business License (IUUK) needs to be stipulated by a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cfb43d7f-fbee-49bd-8054-f48dc08f6cb4","actionData","errors"]