[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cfa32d29-a154-445b-b951-897e71f6e672","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005","number","25","year","2005","published_date","2005-01-04","effective_date","2005-01-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD.2005/NO.25
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan\r\npenegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala\r\nDaerah perlu dihentuk lembaga yang disesuaikan\r\ndengan kondisi di daerah ; \r\nbahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka\r\ndipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata\r\nKerja Satuan Palisi Pamong Praja; \n Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2004; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2005. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 ini mengatur tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Semarang. Latar belakang pembentukan Satpol PP adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Satpol PP merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas utama Satpol PP adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Fungsi Satpol PP meliputi penyusunan program, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dengan aparat lain seperti Kepolisian dan PPNS, serta pengawasan terhadap masyarakat terkait penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Susunan organisasi Satpol PP terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Seksi Bina Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pengawasan, Pengendalian, dan Pengembangan, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SEMARANG REGENCY
YEAR 2005 NUMBER 25

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 25 OF 2005

CONCERNING
FORMATION OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURES
OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to optimize the implementation of enforcing Regional Regulations and Decisions of the Head of Region, it is necessary to form an institution that is adapted to the conditions in the region;
that in connection with letter a above, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation regarding the formation of the Organizational Structure and Work Procedures of the Civil Service Police Unit.

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 67 of 1958 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cfa32d29-a154-445b-b951-897e71f6e672","actionData","errors"]