[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cfa221e5-50b0-4035-9606-b8f1328cc6e5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2021","number","86","year","2021","published_date","2021-08-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengadaan - Pengelolaan - Penjualan - Meterai
2021
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 86, LN.2021/No.189, TLN No.6711, jdih.setneg.go.id : 9 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, perlu menetapkan PP tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 10 Tahun 2020.\r\n \n PP ini mengatur mengenai ruang lingkup dan penunjukan para pihak sebagai pelaksana dalam rangka pengadaan, pengelolaan, dan penjualan Meterai. PP ini disusun sedemikian rupa untuk menjaga keamanan dan menjamin ketersediaan Meterai di masyarakat. Pengadaan Meterai merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan dan pencetakan atau pembuatan Meterai. Sedangkan pengelolaan Meterai merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi distribusi, penatausahaan, dan pengawasan atas penjualan Meterai. Penjualan Meterai merupakan pengalihan kepemilikan Meterai kepada pihak lain dengan menerima atau memperoleh penggantian dalam bentuk uang sebesar nilai nominal Meterai. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021. \n PP ini mencabut PP Nomor 28 Tahun 1986. \n Penjelasan 5 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 41)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan meterai yang berkualitas dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta aman dari upaya pemalsuan dan penyalahgunaan. Pengaturan ini meliputi pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai, termasuk penunjukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Menteri Keuangan bertanggung jawab atas seluruh proses ini, yang harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengadaan meterai mencakup perencanaan dan pencetakan, sementara pengelolaan meliputi distribusi, penatausahaan, dan pengawasan penjualan. Penjualan meterai dilakukan dengan penggantian dalam bentuk uang sesuai nilai nominal meterai. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia dan PT Pos Indonesia (Persero) ditugaskan untuk mencetak, mendistribusikan, dan menjual meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Benda Meterai, tetap berlaku sampai dengan dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PP No. 28 Tahun 1986 tentang Pengadaan Pengelolaan dan Penjualan Benda Materai","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/71120/pp-no-28-tahun-1986","b6cbdba0-7407-4d3e-83cd-f3afa4e75c4d","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 86 OF 2021
CONCERNING
PROCUREMENT, MANAGEMENT, AND SALE OF STAMPS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 12 paragraph (5) of Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning Procurement, Management, and Sale of Stamps; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 240, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6571); \n \n

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n

To stipulate:

GOVERNMENT REGULATION CONCERNING PROCUREMENT, MANAGEMENT, AND SALE OF STAMPS.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cfa221e5-50b0-4035-9606-b8f1328cc6e5","actionData","errors"]