[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf9f2cbf-32b4-4f5f-84ed-0bdc7fd03f51","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","short_title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 11 Tahun 2018","number","11","year","2018","published_date","2018-07-20","effective_date","2018-07-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","901bd748-66d3-413e-934b-8272fe13cb3f","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","short_name","Peraturan LIPI","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
2018
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NO. 11, BN. 2018 No. 962, jdih.lipi.go.id
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia TENTANG Pedoman Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani \r\nkepada pegawai di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan \r\nIndonesia, perlu memberikan cuti kepada pegawai negeri \r\nsipil Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang telah \r\nbekerja dalam kurun waktu tertentu; \r\nb. bahwa untuk menjamin keseragaman dan tertib \r\nadministrasi pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga \r\nIlmu Pengetahuan Indonesia tentang Pedoman Pemberian \r\nCuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Ilmu \r\nPengetahuan Indonesia. \n 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur \r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang\r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); \r\n3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah \r\nNon-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, \r\nterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 \r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas \r\nKeputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah \r\nNon-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2015 Nomor 322); \r\n4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit \r\nOrganisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non\u0002Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, \r\nterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 \r\ntentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden \r\nNomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan \r\nTugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Kementerian \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 \r\nNomor 11); \r\n5. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia \r\nNomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja \r\nLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650); \r\n6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun \r\n2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri \r\nSipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 \r\nNomor 1861); \r\n \n Mengatur tentang Ketentuan Umum; Tata Cara Permintaan dan Pemberian Cuti; Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti; Ketentuan Lain-lain \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2018. \n 43 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pemberian cuti kepada PNS di lingkungan LIPI.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan dengan latar belakang untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani PNS LIPI yang telah bekerja dalam kurun waktu tertentu, serta untuk menjamin keseragaman dan tertib administrasi pelaksanaan cuti.

Ketentuan Substansial:

Jenis Cuti: Peraturan ini mengatur berbagai jenis cuti, termasuk cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara.
Cuti Tahunan: PNS dan calon PNS yang telah bekerja minimal 1 tahun berhak atas cuti tahunan selama 12 hari kerja. Penggunaan cuti dapat ditangguhkan karena kepentingan dinas mendesak.
Cuti Besar: PNS yang telah bekerja minimal 5 tahun berhak atas cuti besar maksimal 3 bulan. Pengecualian diberikan untuk kepentingan agama (ibadah haji).
Cuti Sakit: PNS yang sakit berhak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter. Jangka waktu cuti sakit maksimal 1 tahun, dapat diperpanjang hingga 6 bulan berdasarkan keterangan tim penguji kesehatan.
Cuti Melahirkan: PNS berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan untuk kelahiran anak pertama hingga ketiga. Untuk anak keempat dan seterusnya diberikan cuti besar dengan ketentuan khusus.
Cuti Karena Alasan Penting: PNS berhak atas cuti karena alasan penting seperti keluarga sakit keras/meninggal, mengurus hak keluarga yang meninggal, atau melangsungkan perkawinan. Lamanya cuti maksimal 1 bulan.
Cuti di Luar Tanggungan Negara: PNS yang telah bekerja minimal 5 tahun karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara maksimal 3 tahun, dapat diperpanjang 1 tahun. Selama cuti ini, PNS diberhentikan dari jabatannya dan tidak menerima penghasilan. Pengaktifan kembali memerlukan persetujuan Kepala BKN.
Cuti Bersama: Presiden dapat menetapkan cuti bersama yang tidak mengurangi hak cuti tahunan.
Pendelegasian Wewenang: Kepala LIPI dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat yang ditunjuk untuk memberikan cuti.

","transitional_provisions","1. PNS yang sedang menjalankan Cuti di luar tanggungan negara pada saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setelah selesai menjalankan Cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai menjalankan Cuti di luar tanggungan negara.\n2. PNS yang telah selesai menjalankan Cuti di luar tanggungan negara dan telah diaktifkan kembali sebagai PNS, dapat mengajukan Cuti tahunan apabila telah bekerja secara terus-menurus paling singkat 1 (satu) tahun sejak diaktifkan kembali sebagai PNS.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION
OF INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2018
CONCERNING
GUIDELINES FOR GRANTING LEAVE TO CIVIL SERVANTS
WITHIN THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to ensure physical and mental well-being of employees within the Indonesian Institute of Sciences, it is necessary to grant leave to civil servants of the Indonesian Institute of Sciences who have worked for a certain period;
that to ensure uniformity and orderly administration of leave implementation as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Indonesian Institute of Sciences regarding Guidelines for Granting Leave to Civil Servants within the Indonesian Institute of Sciences.

In view of:

Law Number 5 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf9f2cbf-32b4-4f5f-84ed-0bdc7fd03f51","actionData","errors"]