[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf8d4089-7b5b-4df6-b8e3-714f6a6ca132","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sorong Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 5 Tahun 2015","number","5","year","2015","published_date","2015-06-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sorong","place_of_enactment","Aimas","theme","Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2015 NOMOR 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;\r\nb.\tbahwa dengan meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri telah menyebabkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang mengakibatkan menurunnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di Daerah;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 41 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 2 Tahun 2012; UU Nomor 18 Tahun 2012; UU Nomor 19 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 20 Tahun 2006; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 15 Tahun 2010; PP Nomor 68 Tahun 2010; PP Nomor 1 Tahun 2011; PP Nomor 12 Tahun 2012; PP Nomor 25 Tahun 2012; PP Nomor 30 Tahun 2012; Perpres Nomor 71 Tahun 2012; dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014. \n Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; Penetapan LP2B dan LCP2B; Optimalisasi LP2B dan LCP2B; Pemanfaatan; Pengendalian; Alih Fungsi LP2B dan LCP2B; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan; Pengawasan; Sistem Informasi; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2015. \n - \n - \n 21 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sorong. Latar belakangnya adalah untuk menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah, mengingat adanya degradasi dan alih fungsi lahan pertanian. Peraturan ini menetapkan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dan LCP2B (Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan), dengan luas yang telah ditentukan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Penetapan ini melibatkan inventarisasi data, pemaduan data spasial, koordinasi dengan instansi terkait, dan aspirasi masyarakat.

\n\n

Peraturan ini mengatur optimalisasi LP2B dan LCP2B melalui intensifikasi lahan dan pembangunan infrastruktur irigasi. Pemanfaatan LP2B dan LCP2B harus menjamin pengelolaan konservasi tanah dan air. Setiap orang yang memiliki hak atas tanah tersebut berkewajiban menjaga dan memanfaatkan tanah sesuai peruntukan serta mencegah kerusakan irigasi.

\n\n

Pengendalian LP2B dan LCP2B dilakukan melalui mekanisme perizinan, proteksi/perlindungan, dan penyuluhan. Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada petani berupa bantuan keringanan pajak, pengembangan infrastruktur, pembiayaan penelitian, kemudahan akses informasi dan teknologi, penyediaan sarana produksi, bantuan dana sertifikasi tanah, dan penghargaan.

\n\n

Alih fungsi LP2B dan LCP2B dilarang, kecuali untuk kepentingan umum atau bencana. Alih fungsi untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi lahan, pembebasan kepemilikan hak atas tanah, dan ketersediaan lahan pengganti. Masyarakat berperan serta dalam perlindungan LP2B melalui perencanaan, pengembangan, penelitian, pengawasan, pemberdayaan petani, dan pembiayaan. Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan LP2B.

\n","transitional_provisions","LP2B yang telah dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2).","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, pencabutan insentif, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pembongkaran bangunan, dan pemulihan fungsi lahan.\n3. Petani yang melanggar Pasal 13 ayat (3) dapat dipidana paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000.\n4. Pengusaha yang melanggar Pasal 13 ayat (3) dipidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.\n5. Pengusaha yang melanggar Pasal 17 ayat (3) dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SORONG
WEST PAPUA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SORONG REGENCY
NUMBER 5 OF 2015
CONCERNING
PROTECTION OF SUSTAINABLE FOOD CROP FARMING LAND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SORONG,

Considering:

that food crop farming land is a natural resource bestowed by God Almighty, controlled by the state, and used to the greatest extent for the prosperity and welfare of the people as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the increasing population growth, economic and industrial development have led to degradation, land use change, and fragmentation of food crop farming land, resulting in a decline in independence, resilience, and food sovereignty in the Region;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Protection of Sustainable Food Crop Farming Land;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf8d4089-7b5b-4df6-b8e3-714f6a6ca132","actionData","errors"]