[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf7fb7a3-cb7f-4e64-a8a9-ea783755eee9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2025","number","5","year","2025","published_date","2025-02-26","effective_date","2025-03-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e9d83b7e-f210-451c-90dd-5e3efd1b1cc0","Dokumentasi & Informasi Hukum","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum - Kementerian Perhubungan
2025
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 5, BN 2025 (169) : 7 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta untuk meningkatkan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu mengatur pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. \n Dasar hukum Permenhub ini adalah asal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; Perpres No. 173 Tahun 2024; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; dan Permenhub No. 4 Tahun 2025. \n Permenhub ini mengatur mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Organisasi JDIH Kementerian terdiri atas : a. Pusat JDIH; dan b. Anggota JDIH. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian dilakukan melalui: a. aplikasi JDIH Kemenhub; dan b. arsip manual. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2025. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2000 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 7 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2000 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Perhubungan","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Perhubungan secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Peraturan ini membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenhub yang terdiri dari Pusat JDIH dan Anggota JDIH. Pusat JDIH bertugas mengelola dokumentasi dan informasi hukum serta membina dan mengembangkan Anggota JDIH. Anggota JDIH mendukung pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di unit kerja masing-masing. Pengelolaan dilakukan melalui aplikasi JDIH Kemenhub dan arsip manual, dengan integrasi laman JDIH Kemenhub ke laman Kementerian dan Pusat JDIHN.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2000 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Perhubungan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2025
ON
LEGAL DOCUMENTATION AND INFORMATION NETWORK WITHIN THE
MINISTRY OF TRANSPORTATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to realize the orderly, integrated, and sustainable management of legal documentation, and to improve the provision of complete, accurate, easy, and fast legal information services, it is necessary to regulate the management of legal documentation and information;
that the Decree of the Minister of Transportation Number KM 3 of 2000 on the Legal Documentation and Information Network within the Department of Transportation is no longer in accordance with legal developments, so it needs to be amended;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf7fb7a3-cb7f-4e64-a8a9-ea783755eee9","actionData","errors"]