[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf7dccbc-7e74-40fc-a27e-a47a6542b999","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah Bidang Perhubungan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2020","number","3","year","2020","published_date","2020-11-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jepara","place_of_enactment","Jepara","theme","Retribusi Daerah Bidang Perhubungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi daerah - bidang perhubungan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, BD.2020/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Daerah Bidang Perhubungan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian dan potensi daerah serta untuk menyesuaikan dinamika sistem pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara yang mengatur retribusi di bidang perhubungan perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk meninjau tarif retribusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara yang mengatur mengenai Retribusi di Bidang perhubungan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan teknologi informasi, perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang retribusi daerah di bidang perhubungan; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1981; UU No 38 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 17 Tahun 2008; UU No 22 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 51 Tahun 2002; PP No 12 Tahun 2019; PP No 61 Tahun 2009; PP No 20 Tahun 2010; PP No 69 Tahun 2010; PP No 55 Tahun 2012; PP No 79 Tahun 2013; PP No 74 Tahun 2014; Perda Kab Jepara No 10 Tahun 2006; Perda Kab Jepara No 15 Tahun 2012; Perda Kab Jepara No 8 Tahun 2017; Perda Kab Jepara No 1 Tahun 2019; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ruang lingkup, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi penyeberangan di air, retribusi izin trayek, wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, sanksi administrasi, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa, peninjauan tarif retribusi, insentif dan jasa pemungutan, pelaksanaan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020. \n Peraturan Daerah Tingkat II Jepara Nomor 14 Tahun 1998, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2016; Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2016 dicabut. \n 47 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Tingkat II Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Seri B No.1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Tingkat II Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 9Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2001 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 8);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 22 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19);\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20);\n7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 67); dan\n8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 68).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Jepara ini mengatur tentang retribusi daerah di bidang perhubungan. Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian, dan potensi daerah, serta untuk menyesuaikan dinamika sistem pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi. Selain itu, peninjauan tarif retribusi dilakukan karena peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan teknologi informasi.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Jenis Retribusi: Peraturan ini mengatur 7 (tujuh) jenis retribusi, yaitu retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi penyeberangan di air, dan retribusi izin trayek.\n2. Objek Retribusi: Objek retribusi meliputi pelayanan parkir di tepi jalan umum, pengujian kendaraan bermotor, penggunaan terminal, tempat khusus parkir, pelayanan kepelabuhanan, penyeberangan di air, dan izin trayek.\n3. Subjek Retribusi: Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.\n4. Tarif Retribusi: Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.\n5. Hak dan Kewajiban: Wajib retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n\nWajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang, yang tidak, atau kurang bayar.","revokes",[93,98,100,102,104,106,108,110],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Tingkat II Jepara Nomor 14 Tahun 1998","link","",{"_94":99,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2001",{"_94":101,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2011",{"_94":103,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2011",{"_94":105,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 22 Tahun 2011",{"_94":107,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 23 Tahun 2011",{"_94":109,"_96":97},"Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2016",{"_94":111,"_96":97},"Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2016","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JEPARA
CENTRAL JAVA PROVINCE

JEPARA REGENCY REGULATION
NUMBER 3 OF 2020
ABOUT
REGIONAL FEES IN THE TRANSPORTATION SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve services to the community, independence, and regional potential, and to adjust to the dynamics of community service systems based on information technology, the Jepara Regency Regulation governing fees in the transportation sector needs to be adjusted;
that based on the Provisions of Article 155 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Fees, to review Fee rates within a maximum of 3 (three) years, the Jepara Regency Regulation governing Fees in the transportation sector needs to be reviewed because it is no longer in accordance with economic and information technology developments;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf7dccbc-7e74-40fc-a27e-a47a6542b999","actionData","errors"]