Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 diterbitkan sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan kerangka regulasi yang komprehensif bagi penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon di Indonesia, guna mendukung komitmen pemerintah dalam pengendalian perubahan iklim dan pencapaian target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Secara substansial, peraturan ini menetapkan bahwa Unit Karbon dikategorikan sebagai Efek yang wajib dicatatkan pada Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan Penyelenggara Bursa Karbon sebelum diperdagangkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang kewenangan penuh dalam pengaturan, perizinan, pengawasan, dan pengembangan bursa karbon. Penyelenggara Bursa Karbon wajib berbentuk perseroan terbatas dengan modal disetor minimal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang tidak berasal dari pinjaman.
Peraturan ini juga mengatur tata kelola kelembagaan, termasuk persyaratan kepemilikan saham, kualifikasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang harus melalui penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh OJK, serta larangan rangkap jabatan. Selain itu, Penyelenggara Bursa Karbon diwajibkan memiliki sistem perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien, serta wajib menyediakan infrastruktur pengendalian internal dan manajemen risiko yang memadai. OJK juga menetapkan kewajiban pelaporan berkala bagi Penyelenggara Bursa Karbon kepada OJK serta kementerian terkait untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap mekanisme pasar karbon yang berlaku.
on desktop.
