[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf67c13e-e163-40d5-8e2d-656e79ad3ffd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun 2017","number","5","year","2017","published_date","2017-09-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mesuji","place_of_enactment","Wiralaga Mulya","theme","Badan Permusyawaratan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Berita Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2)\r\nUndang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,\r\nPasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun\r\n2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 73 ayat\r\n(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun\r\n2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Badan\r\nPermusyawaratan Desa \n UU No.49 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.79 Tahun 2005, PP No. 43 Tahun 2014, PP No.87 tahun 2014, Permendagri No.110 Tahun 2016, PERDA No.5 Tahun 2016, \n Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Tentang\r\nBadan Permusyawaratan Desa\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2017. \n Halaman 25 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Mesuji. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Keanggotaan BPD: Anggota BPD merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan, dipilih secara demokratis. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal antara 5 hingga 9 orang, mempertimbangkan wilayah, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
Persyaratan Calon Anggota BPD: WNI, bertaqwa, memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, berusia minimal 25 tahun atau sudah menikah, berpendidikan minimal SMP, bukan Kepala Desa atau perangkat desa, bersedia dicalonkan, tidak dicabut hak pilihnya, sehat jasmani, terdaftar sebagai penduduk desa, dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
Panitia Pengisian Keanggotaan BPD: Dibentuk oleh Kepala Desa, bersifat mandiri dan tidak memihak, terdiri dari unsur perangkat desa dan masyarakat. Tugasnya menyusun tahapan pemilihan, menetapkan tata tertib, mengkoordinasikan pelaksanaan, melakukan penjaringan dan penyaringan calon, mengumumkan calon yang memenuhi syarat, melaksanakan musyawarah atau pemilihan, membuat berita acara, dan menetapkan anggota BPD terpilih.
Pemilihan Anggota BPD: Dilakukan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Pemilihan langsung dilakukan bertingkat di tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Keluarga, diikuti musyawarah di tingkat Desa. Musyawarah pemilihan melibatkan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
Hak dan Kewajiban Anggota BPD: Anggota BPD berhak mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul/pendapat, memilih dan dipilih, memperoleh pengembangan kapasitas, dan penghargaan. Anggota BPD wajib memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, melaksanakan kehidupan demokrasi, mendahulukan kepentingan umum, menghormati nilai sosial budaya, menjaga norma dan etika, serta mengawal aspirasi masyarakat.
Pemberhentian Anggota BPD: Anggota BPD berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena berakhir masa jabatan, tidak dapat melaksanakan tugas, tidak memenuhi syarat, tidak melaksanakan kewajiban, atau melanggar larangan.
Kelembagaan BPD: Terdiri dari pimpinan (ketua, wakil ketua, sekretaris) dan bidang (penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa).

Peraturan ini juga mengatur mengenai mekanisme musyawarah BPD, peraturan tata tertib BPD, tata cara menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, tugas BPD, serta keuangan dan hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa dan lembaga desa.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat tetap menjalankan tugas sampai habis masa kerjanya.","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MESUJI
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MESUJI REGENCY
NUMBER 05 OF 2017
CONCERNING
VILLAGE REPRESENTATIVE BODY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MESUJI

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 65 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Article 72 paragraph (4) of Government Regulation number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, and Article 73 paragraph (1) of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 110 of 2016 concerning Village Representative Body, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Village Representative Body;

In view of:

Law Number 49 of 2008 concerning the Establishment of Mesuji Regency in Lampung Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 186, Supplement to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf67c13e-e163-40d5-8e2d-656e79ad3ffd","actionData","errors"]