[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf61524e-94a0-4b84-8d83-4ddb4731f284","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2002","number","13","year","2002","published_date","2002-08-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2002/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk menjamin keselamatan penumpang dan barang di jalan, setiap kendaraan harus memenuhi syarat-syarat lain jalan sehingga perlu dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor; bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewarganegaraan Pemerintah Pusat dan kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor menjadi kewenangan Pemerintah Kota; bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Perda tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; \n Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peratuan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peratuan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peratuan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peratuan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peratuan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peratuan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peratuan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peratuan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988; Peratuan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan, pengujian, retribusi, sanksi administrasi, ketentuan pidana, penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2002. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (sebagian, khususnya yang mengatur tentang masa uji kendaraan bermotor yang masih berlaku).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor bertujuan untuk:

Menjamin keselamatan teknis penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
Melestarikan lingkungan dari pencemaran kendaraan bermotor.
Menjaga ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.
Memberikan pelayanan umum.
Mendidik pemilik kendaraan untuk disiplin melakukan perawatan periodik.

Ketentuan Substansial:

Kewajiban Pengujian: Setiap mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan umum wajib diuji. Pengujian meliputi pengujian pertama dan berkala.
Pengecualian: Sepeda motor, mobil penumpang/pribadi, dan kendaraan TNI/POLRI dikecualikan dari kewajiban uji.
Pelaksanaan Pengujian: Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertanggung jawab melaksanakan pengujian oleh tenaga penguji berkualifikasi teknis.
Retribusi: Pengujian dikenakan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian. Obyek retribusi meliputi pemeriksaan kondisi laik jalan, pembuatan nomor ijin, pembuatan/pemasangan tanda samping, penggantian buku uji, dan uji di luar daerah.
Tarif Retribusi: Tarif dibedakan berdasarkan JBB kendaraan bermotor, dengan tarif berbeda untuk kereta gandengan dan tempelan.
Sanksi Administrasi: Keterlambatan pembayaran retribusi dikenakan denda.
Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang masa ujinya masih berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1999 tetap berlaku sampai berakhirnya masa uji.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan ditagih dengan STRD.\n2. Keterlambatan pengujian dikenakan sanksi keterlambatan setiap bulan sebesar Rp 7.000,-.\n3. Pelanggaran Pasal 3, 10, dan 17 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp 5.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SURAKARTA CITY
NUMBER : 17 YEAR : 2002 SERIES : B NUMBER : 5

GOVERNMENT OF SURAKARTA CITY
REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA CITY
NUMBER 13 OF 2002
ABOUT
MOTOR VEHICLE TESTING RETRIBUTION

MAYOR OF SURAKARTA

\n \n \n \n

Considering :

That to ensure the safety of passengers and goods on the road, every vehicle must meet other road requirements so that motor vehicle testing needs to be carried out;
That with the enactment of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government and Government Regulation Number 25 of 2000 concerning the Citizenship of the Central Government and the authority of the Province as an Autonomous Region, the implementation of motor vehicle testing becomes the authority of the City Government;
that in connection with the matters above, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Motor Vehicle Testing Retribution.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf61524e-94a0-4b84-8d83-4ddb4731f284","actionData","errors"]