[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf5748d7-091f-4d58-810c-881a6beec516","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2012 tentang Legislasi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2012","number","1","year","2012","published_date","2012-06-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka","place_of_enactment","Kolaka","theme","Legislasi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEGISLASI DAERAH
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2012/ NO. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Legislasi Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, agar perencanaan dan pembentukan Peraturan Daerah sebagai penentu arah pelaksanaan Otonomi Daerah dapat disusun secara optimal, terencana, terpadu dan sistimatis berdasarkan kebutuhan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Legislasi Daerah. \n Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang - undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.\r\n\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nLegislasi Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tProlegda;\r\n3.\tRaperda;\r\n4.\tPembahasan Raperda;\r\n5.\tPersetujuan Raperda;\r\n6.\tEvaluasi Raperda dan Perda;\r\n7.\tSosialisasi Penyebarluasan dan Pengembangan Raperda dan Perda;\r\n8.\tPeraturan Pelaksanaan Perda;\r\n9.\tPeran Serta Masyarakat;\r\n10.\tAnggaran;\r\n11.\tPenutup.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2012. \n Peraturan Bupati \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang legislasi daerah di Kabupaten Kolaka. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mewujudkan perencanaan dan pembentukan Peraturan Daerah yang optimal, terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan kebutuhan daerah, serta untuk menjamin Peraturan Daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. Tujuan dari legislasi daerah adalah untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Proses penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD.
Mekanisme pengajuan usul prakarsa Raperda dari DPRD dan Pemerintah Daerah, termasuk persyaratan Naskah Akademik.
Prosedur harmonisasi dan sinkronisasi Naskah Akademik dan Raperda.
Tahapan pembahasan Raperda yang dilakukan oleh DPRD bersama Bupati.
Proses persetujuan Raperda, evaluasi oleh Gubernur (khusus untuk Raperda tentang APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan RTRW), serta penetapan dan pengundangan Perda.
Sosialisasi dan penyebarluasan Perda kepada masyarakat.
Penetapan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Perda.
Peran serta masyarakat dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda.
Penganggaran biaya yang diperlukan dalam rangka legislasi daerah.

Peraturan ini juga mengatur bahwa setiap Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Keputusan bersama DPRD dan Bupati yang bersifat mengatur harus mengacu kepada Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF KOLAKA REGENCY
NUMBER 1 OF 2012
on
REGIONAL LEGISLATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOLAKA,

\n\n \n \n

Considering :

that Regional Regulations as part of the regional legislative process are laws and regulations in the national legal system formed by the Regional Government in the context of implementing regional autonomy, assistance tasks and accommodating special regional conditions and further elaboration of higher laws and regulations;
that the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 16 of 2006 on Procedures for the Preparation of Regional Legal Products, so that the planning and formation of Regional Regulations as determinants of the direction of implementation of Regional Autonomy can be prepared optimally, in a planned, integrated and systematic manner based on regional needs;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf5748d7-091f-4d58-810c-881a6beec516","actionData","errors"]