[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf351917-767f-47c8-964b-76a09db38fc3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri","short_title","Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2000","number","31","year","2000","published_date","2000-12-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Desain Industri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2000
Undang-undang (UU) NO. 31, LN. 2000/ No. 243, TLN NO. 4045, LL SETNEG : 21 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Desain Industri
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000. \n Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan Pasal 17\r\nUndang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3274 dinyatakan tidak berlaku. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Undang-undang ini bertujuan untuk memajukan industri yang kompetitif dalam perdagangan nasional dan internasional dengan menciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini didorong oleh kekayaan budaya dan etnis Indonesia serta komitmen terhadap Persetujuan TRIPs.

Ketentuan Substansial

Undang-undang ini mengatur hak eksklusif bagi Pendesain atas hasil kreasinya, pembagian kewenangan antara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Menteri terkait, serta prosedur pendaftaran Desain Industri. Hak Desain Industri diberikan untuk desain yang baru dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Perlindungan diberikan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan. Pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain menggunakan desain tanpa izin, kecuali untuk penelitian dan pendidikan.

","transitional_provisions","1. Pendesain yang telah mengumumkan Desain Industri dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum Undang-undang ini mulai diberlakukan dapat mengajukan Permohonan berdasarkan Undang-undang ini.\n2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini.","sanctions","1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).\n2. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23, atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 31 YEAR 2000
on
INDUSTRIAL DESIGN

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to advance an industry capable of competing within the scope of national and international trade, it is necessary to create a climate that encourages public creation and innovation in the field of Industrial Design as part of the Intellectual Property Rights system;
that the above is also encouraged by the very diverse cultural and ethnic wealth of the Indonesian nation, which is a source for the development of Industrial Design;
that Indonesia has ratified the Agreement Establishing the World Trade Organization (Agreement on the Establishment of the World Trade Organization) which includes the Agreement on Trade Related Aspects of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf351917-767f-47c8-964b-76a09db38fc3","actionData","errors"]