[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf344ef6-f49b-4f00-8bf8-2e613e301191","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2020","number","4","year","2020","published_date","2020-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nias","place_of_enactment","Gido","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN - PERATURAN DAERAH - NOMOR 14 TAHUN 2011 - PENYELENGGARAAN - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2020 NOMOR 22 SERI E NOREG PERDA KABUPATEN NIAS NOMOR (3-161/2020), TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 50
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK:	\n \n PERTIMBANGAN bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Nias telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; bahwa seiring dengan perkembangan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; \n DASAR HUKUM : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nias Nomor 49 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 51 Tahun 2018. \n Dalam Peraturan ini diatur : Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5, dan angka 15 diubah, Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (2) dan ayat (3), Ketentuan Pasal 4 huruf b dihapus, Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), Ketentuan Pasal 7 ayat(3) diubah, Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, ayat (4) dihapus, ayat (7) huruf c dihapus dan ayat (7) ditambahkan huruf e dan f, Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Ketentuan Pasal 15 diubah, Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA, Ketentuan Pasal 19 ayat (6) dan ayat (7) diubah, Ketentuan Pasal 20 ayat (6) diubah, Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, ayat (5) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), Ketentuan Pasal 28 diubah, Ketentuan Pasal 29 diubah, Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah serta ayat (3) dihapus, Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah, Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 34A, Ketentuan Pasal 35 ayat (2) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), Ketentuan Pasal 36 diubah, diantara ayat dua (2) dan tiga (3) disisipkan satu ayat yakni ayat (2a), Ketentuan Pasal 37 ayat (1), Ketentuan Pasal 38 ayat (3), Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), Ketentuan Pasal 44 ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 45 ayat (3) diubah, Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (6) dihapus, Ketentuan Pasal 48 diubah, Ketentuan Pasal 49 ayat (1) diubah, Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 57 diubah, diantara ayat satu (1) dan ayat dua (2) di sisipkan satu (1) ayat yakni Ayat (1a), Ketentuan Pasal 60 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 ayat yakni ayat (2a), Ketentuan Pasal 61 diubah, Ketentuan Pasal 65 diubah, \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2020. \n 33 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembar Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 14 Seri E)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2020 mengubah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.\n\nKetentuan substansial yang diubah meliputi:\n\n1. **Definisi**: Perubahan definisi istilah-istilah seperti Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peristiwa Kependudukan.\n2. **Kewajiban Penduduk**: Penambahan kewajiban untuk mengidentifikasi dokumen kependudukan dan perekaman data dalam keluarga serta melaporkannya kepada instansi pelaksana.\n3. **Kewenangan Penyelenggaraan**: Penghapusan kewenangan koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.\n4. **Nomor Induk Kependudukan (NIK)**: Penegasan bahwa NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan berbagai dokumen identitas lainnya.\n5. **Kartu Keluarga (KK)**: Perubahan ketentuan mengenai perubahan susunan keluarga dalam KK.\n6. **Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)**: Penegasan masa berlaku KTP-el untuk WNI adalah seumur hidup.\n7. **Kartu Identitas Anak (KIA)**: Penambahan ketentuan mengenai penerbitan dan masa berlaku KIA.\n8. **Pindah Datang Penduduk**: Perubahan ketentuan mengenai pelaporan pindah datang penduduk.\n9. **Data Kependudukan**: Perubahan mengenai data perseorangan yang meliputi nomor KK, NIK, nama lengkap, dan lain-lain.\n10. **Dokumen Kependudukan**: Perubahan mengenai jenis-jenis dokumen kependudukan seperti Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik (KTP-el), dan lain-lain.\n11. **Pencatatan Kelahiran**: Perubahan ketentuan mengenai pelaporan kelahiran dan pencatatan kelahiran.\n12. **Pencatatan Perkawinan**: Perubahan ketentuan mengenai pelaporan perkawinan dan pencatatan perkawinan.\n13. **Pencatatan Perceraian**: Perubahan ketentuan mengenai pelaporan perceraian.\n14. **Pencatatan Kematian**: Perubahan ketentuan mengenai pelaporan kematian.\n15. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)**: Penegasan mengenai pengelolaan data kependudukan menggunakan SIAK.\n16. **Sanksi Administratif**: Perubahan ketentuan mengenai sanksi administratif bagi penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan.\n17. **Ketentuan Pidana**: Perubahan ketentuan mengenai pidana bagi penduduk yang memalsukan dokumen kependudukan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan.\n2. Denda administratif terhadap penduduk WNI paling banyak Rp.1.000.000,- dan penduduk Orang Asing paling banyak Rp.2.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
NIAS REGENCY
SERIES: E

REGIONAL REGULATION OF NIAS REGENCY
NUMBER 4 OF 2020
on
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 14
YEAR 2011 on THE IMPLEMENTATION OF
POPULATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NIAS,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the implementation of Population Administration in Nias Regency has been regulated through Regional Regulation of Nias Regency Number 14 of 2011 on the Implementation of Population Administration;
that along with the development of the Implementation of Population Administration and to adjust to Law Number 24 of 2013 on Amendments to Law Number 23 of 2006 on Population Administration, it is necessary to amend Regional Regulation of Nias Regency Number 14 of 2011 on the Implementation of Population Administration;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf344ef6-f49b-4f00-8bf8-2e613e301191","actionData","errors"]