[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf219d82-9d7e-4b40-b34f-3a27c9b8681d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang","short_title","Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2023","number","27","year","2023","published_date","2023-04-04","effective_date","2023-04-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","df8dbca1-5fdc-4ceb-a7ec-94393d4e1930","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi","short_name","Permendikbudriset","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendidikan
2023
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi NO. 27, BN.2023 (312)/ 17 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang dalam melaksanakan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada\tmasyarakat dan menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang;\r\nb.\tbahwa organisasi dan tata kerja merupakan kebutuhan yang\tperlu diatur untuk penyelenggaraan tridharma perguruan\ttinggi di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Kupang;\r\nc. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Politeknik\r\nPertanian Negeri Kupang telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/1435/M.KT.01/2022;\r\nd. bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja\r\nPoliteknik Pertanian Negeri Kupang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 31 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang sudah tidak sesuai dengan struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sehingga perlu diganti;\r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan\r\nTeknologi Nomor 28 Tahun 2021 \r\n \n Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, perubahan organisasi dan tata kerja, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023. \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 31 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1396).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang (Politani Kupang). Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kinerja Politani Kupang dalam melaksanakan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi. Tujuan penataan organisasi dan tata kerja adalah untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politani Kupang.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup susunan organisasi Politani Kupang yang terdiri atas Senat, pemimpin (Direktur dan Wakil Direktur), Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Penyantun. Direktur dibantu oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, dan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan. Unsur organisasi di bawah pemimpin meliputi unsur pelaksana akademik (jurusan dan pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), unsur pelaksana administrasi (bagian), unsur penjaminan mutu (pusat penjaminan mutu), dan unsur penunjang akademik (unit penunjang akademik seperti perpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi, bahasa, serta pengembangan karier dan kewirausahaan).

Peraturan ini juga mengatur tugas dan fungsi dari masing-masing unsur organisasi tersebut, termasuk jurusan, bagian, pusat, dan unit penunjang akademik. Jurusan bertugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau profesi. Bagian melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi. Pusat melaksanakan fungsi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu. Unit penunjang akademik memberikan dukungan di bidang perpustakaan, teknologi informasi, bahasa, serta pengembangan karier dan kewirausahaan.

","transitional_provisions","1. Jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Politani Kupang berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 31 Tahun 2015, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n2. Penyesuaian organisasi dan tata kerja serta penetapan jabatan dan pejabat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH, AND TECHNOLOGY. OTK. Politani Kupang.
Revocation.

REGULATION OF THE MINISTER OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH, AND TECHNOLOGY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 27 OF 2023
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE OF KUPANG STATE AGRICULTURAL POLYTECHNIC

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH, AND TECHNOLOGY
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the performance of the Kupang State Agricultural Polytechnic in carrying out services for the implementation of education, research, and community service and to follow up on the bureaucratic simplification policy, it is necessary to reorganize the organization and work procedures of the Kupang State Agricultural Polytechnic;
that the organization and work procedures are a necessity that needs to be regulated for the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf219d82-9d7e-4b40-b34f-3a27c9b8681d","actionData","errors"]