[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf1de016-887c-42d4-9a71-aeb0eb84d762","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Jawa Tengah Di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya Dan Makassar","short_title","Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1959","number","7","year","1959","published_date","1959-06-04","effective_date","1959-07-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","29a3eb5d-4138-4e49-bc82-02f27401caa4","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang Darurat","short_name","UUDrt","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Jawa Tengah Di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya Dan Makassar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1959
Undang-undang Darurat NO. 7, LN. 1959/ No. 47, TLN NO. 1792, LL SETNEG : 4 HLM
Undang-undang Darurat TENTANG Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Jawa Tengah Di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya Dan Makassar
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1959. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan-peraturan atau pasal-pasal peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang ini.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Undang-undang ini dibentuk untuk meringankan beban Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makassar dengan membentuk Pengadilan Tinggi baru di Semarang. Tujuannya adalah untuk mempercepat penyelesaian perkara di tingkat banding dan mengatur kembali wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makassar.

Ketentuan Substansial

Pembentukan Pengadilan Tinggi di Semarang yang meliputi wilayah hukum semua Pengadilan Negeri di daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Makassar dikurangi dengan wilayah hukum di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya meliputi wilayah hukum di Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

","transitional_provisions","1. Perkara-perkara yang telah terdaftar 1 tahun atau lebih sebelum terbentuknya Pengadilan Tinggi di Semarang tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya. 2. Perkara-perkara yang telah terdaftar 1 tahun atau lebih sebelum terbentuknya Pengadilan Tinggi di Semarang tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Makassar.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

EMERGENCY LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 YEAR 1959
on
THE ESTABLISHMENT OF THE HIGH COURT IN CENTRAL JAVA IN SEMARANG
AND THE AMENDMENT OF THE JURISDICTION OF THE HIGH COURT IN SURABAYA
AND MAKASSAR

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:	that it is necessary to establish a High Court specifically for the First Level Autonomous Region of Central Java and the Special Region of Yogyakarta, which are now included in the jurisdiction of the High Court in Surabaya; that in connection with letter a, it is necessary to make changes to the jurisdiction of the High Court in Surabaya and Makassar;
Considering / Whereas also:	that due to urgent circumstances, this regulation needs to be made immediately;
Bearing in Mind / Having Regard to:	Article 96 of the Provisional Constitution of the Republic of Indonesia; Emergency Law No. 1 of 1951 (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf1de016-887c-42d4-9a71-aeb0eb84d762","actionData","errors"]