[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf145057-0c1d-4429-b701-9af0113b5a08","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-05-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Selatan","place_of_enactment","Buntok","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan barang milik daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2018/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal \r\n105 \r\nPeraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 2014 tentang\r\nPengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Pasal 511 \r\nayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun \r\n2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan \r\nBarang Milik Daerah \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepubiik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undan.g-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor \r\n1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; eraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 ; . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun\r\n2016 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM ;\r\nBAB II \r\nRUANG LINGKUP ;\r\nBAB III \r\nPEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH;\r\nBAB IV \r\nPERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN ;\r\nBABV \r\nPENGADAAN ;\r\nBAB VI \r\nPENGGUNAAN ;\r\nBAB VII\r\nPEMANFAATAN ;\r\nBAB VIII \r\nPENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ;\r\nBAB IX \r\nPENILAIAN ;\r\nBABX\r\nPEMINDAHTANGANAN;\r\nBAB XI \r\nPEMUSNAHAN ;\r\nBAB XII \r\nPENGHAPUSAN;\r\nAB XIII \r\nPENATAUSAHAAN;\r\nBAB XIV \r\nPEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN ;\r\nBAB XV \r\nPENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA \r\nPERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN POLA \r\nPENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN\r\nUMUM DAERAH;\r\nBAB XVI\r\nBARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA ;\r\nBAB XVII \r\nGANTI RUGI DAN SANKSI;\r\nBAB XVIII \r\nKETENTUAN PERALIHAN ;\r\nAB XIX \r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:\r\na. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 \r\nTahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah \r\nKabupaten Barito Selatan \r\n(Lernbaran Daerah \r\nKabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 7)\r\nSebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang\r\nPerubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito\r\nSelatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan\r\nBarang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun\r\n2010 Nomor 3); \r\nb. Peraturan Bupati Bari to Selatan Nomor 17 Tahun 2015\r\ntentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan/\r\nPenjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Pelelangan \r\nKendaraan Dinas Operasional/ Jabatan (Berita Daerah\r\nKabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 17);\r\nc. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun\r\n2015 tentang Tata Cara Penerimaan Barang/ Jasa dari\r\nPemenuhan Kewajiban Penyedia Barang/ Jasa dan\r\nPengurusan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito\r\nSelatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun\r\n2015 Nomor 18);\r\nd. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 19 Tahun \r\n2015 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik \r\nDaerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun\r\n2015 Nomor 19); \r\ne. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun \r\n2015 tentang Tata Cara Perencanaan Kebutuhan dan\r\nPenganggaran Barang Milik Daerah Kabupaten Barito\r\nSelatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun \r\n2015 Nomor 20),\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 59 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010 Nomor 3).\n2. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan/ Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Pelelangan Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 17).\n3. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerimaan Barang/Jasa dari Pemenuhan Kewajiban Penyedia Barang/Jasa dan Pengurusan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 18).\n4. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 19).\n5. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 20).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Barito Selatan. Tujuan pengelolaan BMD adalah untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, mewujudkan akuntabilitas, serta pengelolaan yang tertib, efektif, efisien, dan ekonomis. Ruang lingkup peraturan ini meliputi pejabat pengelola BMD, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BMD berupa rumah negara, serta ganti rugi dan sanksi. Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD, yang berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan BMD, penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan BMD, kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD, serta pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah yang berwenang meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD dan pemeliharaan, mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD, mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD, serta melakukan koordinasi inventarisasi dan pengawasan pengelolaan BMD. Pemanfaatan BMD dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah (BGS) atau bangun serah guna (BSG), dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI). Pemindahtanganan BMD dapat berupa penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah.","transitional_provisions","1. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan, Bupati dapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan ketentuan Pengelola Barang menyampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu Pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Bupati, dengan melampirkan: a. usulan kontribusi dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan b. laporan hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah.\n2. Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima Barang Milik Daerah dengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra Tukar Menukar dengan ketentuan: a. Pengelola Barang memastikan nilai barang pengganti paling kurang sama dengan nilai Barang Milik Daerah yang dipertukarkan; dan b. Pengelola Barang membuat pernyataan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Tukar Menukar tersebut.\n3. Bupati dapat menerbitkan persetujuan Penghapusan atas Barang Milik Daerah yang telah diserahterimakan berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang.\n4. Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan Pemanfaatan sebelum diberikannya persetujuan serta pelaksanaan Tukar Menukar sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam Pemanfaatan atau Tukar Menukar tersebut.\n5. Seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.\n6. Seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n7. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan berlaku dengan ketentuan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan, atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SOUTH BARITO
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH BARITO REGENCY
NUMBER 5 OF 2018
ABOUT
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH BARITO,

Considering:	that to implement the provisions of Article 105 of Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State/Regional Assets and Article 511 paragraph (1) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning Guidelines for Management of Regional Assets, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Management of Regional Assets;
In view of:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 27 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 72, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1820); Law Number 28 of 1999

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf145057-0c1d-4429-b701-9af0113b5a08","actionData","errors"]