[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf12204e-4184-40cb-9f60-fcfca89aafcf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021-2026","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021","number","18","year","2021","published_date","2021-11-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tuban","place_of_enactment","Tuban","theme","RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021-2026","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana pembangunan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 147
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021-2026
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: a. bahwa pembangunan daerah merupakan amanat konstitusiona; yang harus dijalankan kepala daerah dan wakil kepala daerahdengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional; b. bahwa dalam rangka penjabaran visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, perlu disususn rencana pembangunan jangka menengah daerah yang memuat tujuan, sasaran dan strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah; c bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal264 ayat (1) undang-undang23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana\r\nPembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten\r\nTuban Periode 2021-2026; \n Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; 8. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007; 9. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007; 10. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009; 11. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; 12. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012; 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; 25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016; 27. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019; 28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun\r\n2008; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun\r\n2015; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun\r\n2016; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun\r\n2017; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun\r\n2018; 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun\r\n2018; 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun\r\n2019; 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18\r\nTahun 2020; 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun\r\n2020; 40. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian\r\nRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021; 41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708\r\nTahun 2020; 42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1\r\nTahun 2009; 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5\r\nTahun 2012; 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1\r\nTahun 2018; 45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7\r\nTahun 2019; 46. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun\r\n2014; 47. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun\r\n2016; 48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun\r\n2019; 49. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun\r\n2020. \n Materi pokok: mengatur mengenai penetapan Rencana\r\nPembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten\r\nTuban Periode 2021-2026; memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup dan kedudukan; maksud dan tujuan; tata perencanaan; sistematika; pengendalian dan evaluasi; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021. \n Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah\r\nini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan\r\nsejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n jumlah 21 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban untuk periode 2021-2026.

Latar Belakang dan Tujuan:

RPJMD disusun sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Tujuannya adalah memberikan arah pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan perencanaan penganggaran.

Ketentuan Substansial:

RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Pendekatan perencanaan meliputi teknokratik, partisipatif, politis, serta atas bawah dan bawah atas. Substansi perencanaan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJMD, meliputi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan RPJMD. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian, terjadi perubahan mendasar, merugikan kepentingan nasional, atau adanya perkembangan keadaan/penyesuaian kebijakan Pemerintah Pusat.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2026 dan dapat digunakan sebagai RPJMD transisi guna pedoman untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2026-2031 yang memuat visi dan misi Kepala Daerah terpilih.\n2. Program dan Kegiatan dalam RKPD Tahun 2021 tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TUBAN
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TUBAN REGENCY
NUMBER 18 OF 2021
on
THE MEDIUM-TERM REGIONAL DEVELOPMENT PLAN
OF TUBAN REGENCY FOR 2021-2026

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TUBAN,

\n\n \n \n

Menimbang :

Considering / Whereas the regional development is a constitutional mandate that must be carried out by the Regional Head and Deputy Regional Head by referring to the Long-Term Regional Development Plan, the Regional Spatial Plan and the National Medium-Term Development Plan;
Considering / Whereas in order to elaborate the vision and mission of the elected Regional Head and Deputy Regional Head, it is necessary to prepare a Medium-Term Regional Development Plan which contains the objectives, targets and strategies, the direction of regional development and regional keuangan policies and the program of regional apparatus;
Considering /

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf12204e-4184-40cb-9f60-fcfca89aafcf","actionData","errors"]