[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf0f6e9a-3fcd-4bf5-bbc8-255af576576e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 15 Tahun 2017","number","15","year","2017","published_date","2017-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sanggau","place_of_enactment","Sanggau","theme","Ketertiban Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETERTIBAN UMUM
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2017/NO.15, TLD NO.15, LL KAB. SANGGAU: 29 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketertiban Umum
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat serta mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Sanggau yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah. Seiring dengan adanya perkembangan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, berdampak pada tata kehidupan di dalam masyarakat sehingga diperlukan pengaturan tentang Ketertiban Umum \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ketertiban, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017. \n 22 Halaman; Penjelasan : 7 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2009 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum di Kabupaten Sanggau. Latar belakangnya adalah untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, seiring dengan perkembangan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek ketertiban umum, antara lain:

Tertib Jalan dan Angkutan Jalan: Mengatur hak dan kewajiban pengguna jalan, larangan terhadap kegiatan yang mengganggu lalu lintas, serta ketentuan mengenai angkutan umum dan barang.
Tertib Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial: Melarang tindakan yang merusak atau mengotori fasilitas-fasilitas tersebut, serta mengatur pemanfaatannya.
Tertib Kebersihan dan Lingkungan: Mewajibkan pemeliharaan kebersihan lingkungan, mengatur pengelolaan hewan peliharaan dan ternak, serta melarang perusakan hutan kota dan tindakan yang mencemari lingkungan.
Tertib Sungai, Saluran Air, Irigasi, Kolam, Waduk, Danau, dan Embung: Melarang tindakan yang mengotori atau merusak sumber-sumber air, serta mengatur pemanfaatannya.
Tertib Bangunan: Mengatur pendirian bangunan, termasuk menara komunikasi, serta kewajiban pemilik bangunan dalam menjaga dan memelihara propertinya.
Tertib Perizinan dan Tempat Usaha: Mewajibkan setiap usaha memiliki izin, mengatur tempat usaha pedagang kaki lima, serta melarang penjualan barang-barang ilegal atau berbahaya.
Tertib Reklame: Mengatur penyelenggaraan reklame, termasuk perizinan dan penempatannya.
Tertib Kependudukan: Mewajibkan setiap orang memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan memiliki dokumen kependudukan.
Tertib Tempat Hiburan, Permainan Ketangkasan, dan Keramaian: Melarang perjudian, mengatur penyelenggaraan tempat hiburan dan permainan ketangkasan, serta mewajibkan izin untuk kegiatan keramaian.
Tertib Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial: Melarang meminta sumbangan di tempat umum, mengatur aktivitas pengemis dan pengamen, serta melarang penelantaran anggota keluarga yang sakit jiwa.
Tertib Kesehatan: Melarang praktik pengobatan tanpa izin serta pembuatan dan penjualan obat-obatan ilegal.
Tertib Peran Serta Masyarakat: Mengatur penggunaan internet oleh pelajar, melarang penyalahgunaan lem dan obat-obatan, serta mewajibkan pelaporan terhadap pelanggaran.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dapat dikenakan pidana kurungan atau denda.\n2. Besaran pidana kurungan dan denda bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 37 huruf c dan huruf d serta Pasal 45 dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[106],{"_107":108,"_109":110,"_36":111},"text","Perda Kab. Sanggau No. 6 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/298602/perda-kab-sanggau-no-6-tahun-2023","484cbfc0-8d04-4e70-bda8-05e54efa139e","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SANGGAU
WEST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF SANGGAU REGENCY
NUMBER 15 OF 2017
CONCERNING
PUBLIC ORDER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SANGGAU,

Considering:

that in order to carry out mandatory governmental affairs related to basic services of peace, Public Order and public protection, and to realize an orderly, peaceful, comfortable, clean and beautiful community life in Sanggau Regency;
that along with the development of social dynamics and community needs, it has an impact on the order of life in the community so that regulations regarding Public Order are needed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Public Order;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf0f6e9a-3fcd-4bf5-bbc8-255af576576e","actionData","errors"]