[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cefd9072-31c3-40c1-a4bd-2d98bfab1303","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian","short_title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025","number","10","year","2025","published_date","2025-03-27","effective_date","2025-04-08","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","4e990812-2cda-4067-ba56-55fe9c7d80c8","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pertanian","short_name","Permentan","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Kementerian Pertanian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

otk-pertanian
2025
Peraturan Menteri Pertanian NO. 10, BN.2025 (250)/54 hlm
Peraturan Menteri Pertanian TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja\r\nunit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan\r\nModernisasi Pertanian;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian\r\nberwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana teknis;\r\nc. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara\r\ndan Reformasi Birokrasi;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025\r\ntentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian \n Peraturan ini mengatur ketentuan umum, unit pelaksana teknis, kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, tata kerja, jabatan, jumlah, nama, lokasi, dan wilayah kerja, penataan organisasi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2025. \n Peraturan Menteri Pertanian 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan\r\nTata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 54 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Pertanian ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Tujuannya adalah untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Peraturan ini menetapkan jenis-jenis UPT, yang terdiri dari balai besar, balai, dan loka, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifik terkait perakitan dan modernisasi pertanian di berbagai bidang, seperti tanaman padi, veteriner, sumber daya lahan, mekanisasi pertanian, pascapanen, bioteknologi, sumber daya genetik, dan lainnya. Setiap UPT bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan secara teknis dibina oleh kepala pusat terkait. Tugas utama UPT adalah melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Fungsi UPT meliputi penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, pengelolaan produksi benih sumber, penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia (SNI), pendayagunaan hasil perakitan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Struktur organisasi UPT terdiri dari bagian/subbagian tata usaha dan jabatan fungsional/pelaksana. Bagian/Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab atas urusan administrasi, keuangan, sumber daya manusia, dan hubungan masyarakat.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di UPT lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119), tetap berlaku dan melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permentan No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Hidup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/257841/permentan-no-13-tahun-2023","0353e976-952f-4567-b2b3-f69fb428ed19","revoked_by",[102],{"_95":103,"_97":104,"_36":105},"Permentan No. 12 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; dan - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/350193/permentan-no-12-tahun-2026","2a05f991-b939-4000-a9bf-b0a215b6a241","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[118,122],{"_95":119,"_97":120,"_36":121},"Permentan No. 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/350401/permentan-no-39-tahun-2025","0a6ba728-1aec-48cf-afd3-87d640d2fe43",{"_95":123,"_97":124,"_36":125},"Permentan No. 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/350202/permentan-no-37-tahun-2025","5d468f9a-6dce-4d17-bc01-04fb2f466a0e","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2025
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF TECHNICAL IMPLEMENTATION UNITS WITHIN THE SCOPE OF
THE AGENCY FOR AGRICULTURAL ASSEMBLY AND MODERNIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to realize an effective and efficient organization and work procedure to improve the performance of duties and functions of the technical implementation units within the scope of the Agency for Agricultural Assembly and Modernization, it is necessary to reorganize the organization and work procedures of the technical implementation units within the scope of the Agency for Agricultural Assembly and Modernization;
that based on the provisions of Article 41 and Article 42 of Presidential Regulation Number 192 of 2024 concerning the Ministry

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cefd9072-31c3-40c1-a4bd-2d98bfab1303","actionData","errors"]