[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cef1f166-6a96-4790-b65b-e41cf1575d8b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023\r\nTentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-03-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tangerang Selatan","place_of_enactment","Tangerang Selatan","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023\r\nTentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD Tahun 2025 Nomor 1
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023\r\nTentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah\r\n
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 99\r\nayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022\r\ntentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah\r\nPusat dan Pemerintah Daerah dan ketentuan dalam\r\nPasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35\r\nTahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah, Menteri Keuangan dan Menteri\r\nDalam Negeri melakukan evaluasi Peraturan Daerah\r\ntentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku\r\nuntuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah\r\ndimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan\r\nperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi,\r\ndan kebijakan fiskal nasional;\r\nbahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian\r\nKeuangan dan Kementerian Dalam Negeri terhadap\r\nPeraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10\r\nTahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah, maka perlu dilakukan perubahan;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud di atas, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan\r\nAtas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 69 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; Perda Kota Tangerang Selatan No. 10 Tahun 2023. \n Perda ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Perda Kota Tangerang Selatan No. 10 tahun 2023. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2025. \n Perda ini mengubah Perda Kota Tangerang Selatan No. 10 tahun 2023. \n 11 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan tersebut meliputi:

PBB-P2:\n
- Penetapan NJOP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3%, kecuali untuk lahan produksi pangan dan ternak sebesar 0,15%.
\n
PBJT:\n
- Menghapus ketentuan Pasal 18 ayat (3) terkait pengecualian objek PBJT.
\n
PBJT Tenaga Listrik:\n
- Penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.
\n
Retribusi Jasa Usaha:\n
- Menambahkan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagai objek Retribusi Jasa Usaha.
- Menambahkan ketentuan mengenai Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, termasuk objek, tingkat penggunaan jasa, dan tarif retribusi.
- Pemanfaatan aset Daerah dapat berbentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, atau kerja sama penyediaan infrastruktur.
\n
Retribusi Perizinan Tertentu:\n
- Formula perhitungan Retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG terdiri atas formula untuk Bangunan Gedung dan prasarana Bangunan Gedung.
\n
Retribusi Jasa Umum:\n
- Tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.
\n
Ketentuan Lain-lain:\n
- Menambahkan ketentuan mengenai tarif PBB-P2 yang ditetapkan dalam satu tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.
\n
Lampiran:\n
- Mengubah Lampiran I, III, V, dan VI serta menambahkan Lampiran VA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
\n

","transitional_provisions","1. SKPD dan/atau SKRD yang telah terbit dan belum dibayar sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dibayarkan sesuai SKPD dan/atau SKRD yang diterbitkan.\n2. SKRD Pemanfaatan Aset Daerah yang telah terbit dan dibayarkan untuk jangka waktu sampai dengan bulan Desember 2024, tetap berlaku tarif sesuai SKRD yang telah dibayarkan sampai habis jangka waktu pemanfaatan aset.\n3. Terhadap pelayanan yang telah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun SKRD diterbitkan setelah Peraturan Daerah ini berlaku, dikenakan tarif sesuai Peraturan Daerah ini.\n4. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.\n5. Ketentuan mengenai insentif Pemungutan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 94 dan insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 163, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi Pemungutan Pajak dan Retribusi.\n6. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.\n7. Ketentuan mengenai tarif PBB-P2 yang ditetapkan dalam satu tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL GAZETTE
SOUTH TANGERANG CITY
GOVERNMENT OF SOUTH TANGERANG CITY.

Amendment to Regional Regulation Number 10 of 2023
concerning Regional Tax and Regional Fees/Charges
BANTEN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH TANGERANG CITY
NUMBER 1 OF 2025
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 10 OF 2023
CONCERNING REGIONAL TAX AND REGIONAL FEES/CHARGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SOUTH TANGERANG,

\n\n \n \n

Considering :

that based on the provisions in Article 99 paragraph (2) of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Government and the provisions in Article 127 paragraph (2) of Government Regulation Number 35 of 2023 concerning General Provisions of Regional Taxes and Regional Fees/Charges, the Minister of Finance and the Minister of Home Affairs evaluate Regional Regulations concerning Taxes and Fees/Charges that have

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cef1f166-6a96-4790-b65b-e41cf1575d8b","actionData","errors"]