[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cef05ab8-6784-4a5b-8bf7-9bbf2abb5f93","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kepemudaan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-07-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cdb0ad09-b4d9-463f-bd32-671a7a1373ae","Kepemudaan & Olahraga","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muna Barat","place_of_enactment","Laworo","theme","Kepemudaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepemudaan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Kepemudaan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman\r\ndan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak\r\nmulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri,\r\ndemokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa\r\nkepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka\r\ndiperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda\r\nmampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah\r\ndan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik\r\ntingkat daerah, nasional maupun internasional;\r\nb. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai\r\npotensi dan peran strategis sehingga perlu\r\ndikembangkan potensi dan perannya melalui\r\npenyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam\r\nsatu kesatuan pembangunan kepemudaan secara\r\nterencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang\r\nmerupakan bagian dari pembangunan daerah;\r\nc. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang\r\nKepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas\r\nmelaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan\r\nkebijakan sesuai kewenangannya serta\r\nmengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka\r\ndiperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan\r\nkepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang\r\nperubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nNomor 82 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan\r\n{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6801);\r\n3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi\r\nSulawesi Tenggara {Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5561);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun 2014\r\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang\r\nNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja\r\nmenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\nTentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita\r\nNegera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum\r\nDaerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018\r\nNomor 157); \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH\r\nBAB III PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA\r\nBAB IV PERENCANAAN\r\nBAB V PELAYANAN KEPEMUDAAN\r\nBAB VI PRASARANA DAN SARANA\r\nBAB VII ORGANISASI DAN SATUAN TUGAS KEPEMUDAAN\r\nBAB VIII PENCATATAN DAN PELAPORAN\r\nBAB IX PENGHARGAAN\r\nBAB X KERJA SAMA DA KEMITRAAN\r\nBAB XI PENDANAAN\r\nBAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nBAB XIII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024. \n 31 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan daerah.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan kepemudaan. Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang ini, yang secara operasional menjadi tugas Kepala OPD dan instansi terkait. Bupati berwenang menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan, rencana strategis, kerjasama dan kemitraan, mengoordinasikan program, serta menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.

Ruang Lingkup Kegiatan yang Diatur:

Peraturan ini mengatur peran, tanggung jawab, dan hak pemuda; perencanaan pembangunan kepemudaan; pelayanan kepemudaan (penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan); prasarana dan sarana; organisasi dan satuan tugas kepemudaan; pencatatan dan pelaporan; penghargaan; kerjasama dan kemitraan; pendanaan; serta pembinaan dan pengawasan.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Pemuda berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan, advokasi, akses pengembangan diri, kesempatan berperan serta dalam program kepemudaan, akses lembaga permodalan, dan akses membentuk jejaring kemitraan.
Pemuda bertanggung jawab menjaga Pancasila, NKRI, persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan konstitusi, meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan budaya, melestarikan budaya, meningkatkan daya saing ekonomi, dan meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda.

\n","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST MUNA
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF WEST MUNA
NUMBER 2 OF 2024
ON
YOUTH

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST MUNA,

Considering :

that in order to realize youth who are faithful and devoted to God Almighty, have noble character, are healthy, intelligent, creative, innovative, independent, democratic, responsible, and have a spirit of leadership, entrepreneurship, and pioneering, youth development is needed so that youth are able to actively participate in regional and national development and compete in various activities at the regional, national and international levels;
that in regional development, youth have strategic potential and roles so that it is necessary to develop their potential and roles through awareness, empowerment, and development in a unified, planned, directed, integrated, and sustainable youth development which is part of regional development;
tha

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cef05ab8-6784-4a5b-8bf7-9bbf2abb5f93","actionData","errors"]