[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ceefd55a-e1d7-49ca-935d-f4690e6c68c0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2011","number","9","year","2011","published_date","2011-12-30","effective_date","2012-02-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukamara","place_of_enactment","Sukamara","theme","Rukun Tetangga Dan Rukun Warga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kependudukan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2011/9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rukun Tetangga Dan Rukun Warga
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1)\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang\r\nPedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, perlu pengaturan\r\nRukun Tetangga dan Rukun Warga di Pemerintah Kabupaten\r\nSukamara. \n Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2008 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nMAKSUD DAN TUJUAN;\r\nBAB III\r\nPEMBENTUKAN;\r\nBAB IV\r\nTUGAS DAN FUNGSI;\r\nBAB V\r\nSUSUNAN ORGANISASI;\r\nBAB VI\r\nTATA CARA PEMILIHAN PENGURUS;\r\nBAB VII\r\nHAK DAN KEWAJIBAN;\r\nBAB VIII\r\nPEMBERHENTIAN;\r\nBAB IX\r\nTATA KERJA;\r\nBAB X\r\nHUBUNGAN KERJA;\r\nBAB XI\r\nPEMBINAAN DAN PENGAWASAN;\r\nBAB XII\r\nPENDANAAN;\r\nBAB XIII\r\nKETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB XIV\r\nPENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2012. \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Sukamara. RT/RW dibentuk dengan maksud memelihara nilai kegotongroyongan, meningkatkan kelancaran tugas pemerintah desa/kelurahan dalam pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta memberdayakan potensi swadaya masyarakat.

Pembentukan RT/RW dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah desa/kelurahan melalui musyawarah dan mufakat. RT dapat dibentuk paling sedikit 20 KK, dan RW dapat dibentuk paling sedikit 3 RT. Tugas RT/RW adalah membantu pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Fungsi RT meliputi pendataan kependudukan, pemeliharaan keamanan, pembuatan gagasan pembangunan, dan penggerak swadaya masyarakat. Fungsi RW meliputi penggerakan swadaya, penyelesaian perselisihan di tingkat RT, koordinasi aspirasi RT, pelaksanaan ketentraman, pelayanan informasi pembangunan, dan membantu administrasi surat menyurat.

Susunan organisasi RT/RW terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan melalui musyawarah RT/RW. Tata cara pemilihan pengurus RT/RW dilaksanakan secara demokratis dan transparan. Masa bakti RT/RW adalah 3 tahun. Pengurus RT/RW berhak menyampaikan saran kepada Kepala Desa/Lurah dan berkewajiban melaksanakan tugas pokok RT/RW, melaksanakan keputusan musyawarah, membina kerukunan, membuat laporan kegiatan, dan melaporkan hal-hal yang perlu diselesaikan oleh pemerintah desa/kelurahan.

Pendanaan RT/RW bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan APB Desa/APPKK, APBD Kabupaten/Provinsi, dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

","transitional_provisions","1. Pengurus RT/RW yang masih aktif pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diakui sampai habis masa bhaktinya.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKAMARA
REGIONAL REGULATION OF SUKAMARA REGENCY
NUMBER 9 OF 2011
on
NEIGHBORHOOD ASSOCIATION AND CITIZEN ASSOCIATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKAMARA,

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 31 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 5 of 2007 on Guidelines for Structuring Community Institutions, it is necessary to regulate Neighborhood Associations and Citizen Associations in the Sukamara Regency Government;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Neighborhood Associations and Citizen Associations;

Bearing in Mind :

Law Number 5 of 2002 on the Establishment of Katingan Regency, Seruyan Regency, Sukamara Regency, Lamandau Regency, Gunung Mas Regency, Pulang Pisau Regency, Murung Raya Regency, and East Barito Regency in The Province of Central Kalimantan (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ceefd55a-e1d7-49ca-935d-f4690e6c68c0","actionData","errors"]