[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cee20dea-3e41-4cda-8b32-e78d3ce24b65","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Pariwisata dan Budaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2005","number","3","year","2005","published_date","2005-02-15","effective_date","2005-02-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya","place_of_enactment","Singaparna","theme","Izin Usaha Pariwisata dan Budaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN - USAHA - PARIWlSATA - DAN - BUDAYA
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kab tasikmalaya Tahun 2005 No
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Pariwisata dan Budaya
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Kepariwisataan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 1992 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 1998, perlu diadakan penyesuaian dengan kondisi pada saat ini; bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kepariwisataan dan kebudayaan, diperlukan langkah-Iangkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraannya, memelihara kelestarian budaya, peningkatan mutu pelayanan wisata dan lingkungan hidup \n UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1990;UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kab. Tasikmalaya No. 07 Tahun 2000; Perda Kab. Tasikmalaya No. 04 Tahun 2002; Perda Kab. Tasikmalaya No.12 Tahun 2003; Perda Kab. Tasikmalaya No. 8 Tahun 2004 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Usaha Pariwisata dan Budaya, yang meliputi: Ketentuan Umum; Usaha Pariwisata dan Budaya; Ketentuan Perizinan; Persyaratan Umum Memperoleh Izin Usaha; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Prinsip dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif Retribusi; Dasar Pengenaan dan Tarif Retribusi; Saat Retribusi Terutang; Daerah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2005. \n UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 \n 11 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Kepariwisataan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 1992.\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 1998.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin usaha pariwisata dan budaya di Kabupaten Tasikmalaya. Latar belakangnya adalah penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta upaya pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan.

Ketentuan substansial mencakup kewajiban memiliki izin usaha bagi setiap usaha pariwisata dan budaya yang bergerak dalam ruang lingkup objek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata, usaha sarana pariwisata, usaha rekreasi dan hiburan umum serta seni dan budaya. Untuk memperoleh izin, setiap orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan memenuhi persyaratan umum seperti akta pendirian perusahaan, lokasi usaha yang jelas, tenaga kerja yang kompeten, modal yang cukup, dan memenuhi ketentuan pengusahaan. Izin usaha berlaku selama 3 tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahun.

Peraturan ini juga mengatur tentang retribusi izin usaha pariwisata dan budaya, termasuk objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, dasar pengenaan dan tarif retribusi, saat retribusi terutang, daerah pemungutan, tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi, serta pembinaan dan pengawasan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1) dan (2); serta Pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (5) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA REGENCY
NUMBER 3 OF 2005
CONCERNING
TOURISM AND CULTURE BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TASIKMALAYA

Considering:

that with the enactment of Law Number 32 of 2004
concerning Regional Government and Law Number 34 of 2000
concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Tax
Regional and Regional Retribution, then the Regional Regulation of the Regency of Region
Level II Tasikmalaya Number 3 of 1987 concerning Business License
Tourism in the Regional Territory of Level II Tasikmalaya Regency
as amended by Regional Regulation of the Regency of Region Level
II Tasikmalaya Number 14 of 1992 and Regional Regulation of the Regency
Region Level II Tasikmalaya Number 6 of 1998, it is necessary to make
adjustments to current conditions;
that in order to develop and improve tourism and
culture, regulatory measures are needed that are able to
realize integration in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cee20dea-3e41-4cda-8b32-e78d3ce24b65","actionData","errors"]