[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cedeae50-eb4a-4c54-bbfe-26bade90d65b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boven Digoel Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel No. 19 Tahun 2005","number","19","year","2005","published_date","2005-11-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boven Digoel","place_of_enactment","Tanah Merah","theme","Retribusi Izin Trayek","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-izin-trayek
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2005/NO.19, TLD NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:	\n \n Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan atas retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah kemudian sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka atas izin trayek yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusi, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek. \n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 1996; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003. \n Dalam peraturan dibahas mengenai nama, obyek, dan subyek retribusi, golongan retirbusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, surat pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan, ketentuan pidana dan penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2005. \n 14 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 19 Tahun 2005 mengatur tentang Retribusi Izin Trayek. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk menyediakan sumber dana bagi daerah dalam membiayai kebutuhan daerah yang semakin besar, sejalan dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah. Tujuan utama dari retribusi izin trayek adalah untuk menutupi biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terkait pemberian izin trayek.

Peraturan ini mengatur tentang retribusi izin trayek yang dipungut atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek tertentu di wilayah Kabupaten Boven Digoel. Setiap penyelenggara angkutan umum wajib memiliki izin trayek dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Obyek retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin trayek dan merupakan wajib retribusi.

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah dan jenis angkutan penumpang umum yang dimintakan izin. Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan kapasitas angkutan penumpang umum, dengan tarif yang berbeda untuk mikrolet/angkot, angkutan pedesaan, bus, dan angkutan sewa. Masa retribusi adalah 5 (lima) tahun, dan saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BOVEN DIGOEL REGENCY
NUMBER 19 OF 2005
CONCERNING
LOCAL FEE FOR ROUTE PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOVEN DIGOEL REGENCY,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that according to the provisions of Article 1 number 10 Article 24 paragraph (1) of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the collection of retribution is stipulated by Regional Regulation;
that according to Article 4 paragraph (2) letter d of Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Retribution, retribution may be collected for route permits granted by the Regional Government;
that based on the considerations in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Local Fee for Route Permit

In view of:

Law Number 12 of 1969

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cedeae50-eb4a-4c54-bbfe-26bade90d65b","actionData","errors"]