[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cedc5859-0886-4564-ba6d-d8ed05e6e5c0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak","short_title","Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-07-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengampunan Pajak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGAMPUNAN-PAJAK
2016
Undang-undang (UU) NO. 11, LN.2016/NO.131, TLN NO.5899,LL SETNEG : 25 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pengampunan Pajak
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak,bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada,bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat Harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan,bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak,bahwa berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak \n Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 \n Pengampunan Pajak atas pengalihan Harta ini juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2016. \n 25 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini mengatur tentang Pengampunan Pajak, yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menghapus pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi, dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong reformasi perpajakan, dan meningkatkan penerimaan negara.\n\nLatar Belakang dan Tujuan:\nPengampunan Pajak diterbitkan dengan latar belakang perlambatan ekonomi, penurunan penerimaan pajak, dan banyaknya harta WNI di luar negeri yang belum dilaporkan. Tujuannya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengalihan harta, mendorong reformasi perpajakan yang lebih adil, dan meningkatkan penerimaan negara untuk pembangunan.\n\nKetentuan Substansial:\n- Subjek Pengampunan Pajak: Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak, kecuali yang sedang dalam penyidikan, proses peradilan, atau menjalani hukuman pidana atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.\n- Objek Pengampunan Pajak: Pengampunan meliputi kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir (2015), terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.\n- Tarif Uang Tebusan: Tarif bervariasi berdasarkan periode penyampaian Surat Pernyataan dan lokasi harta (di dalam atau di luar negeri), serta apakah harta tersebut dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan. Terdapat tarif khusus untuk Wajib Pajak dengan peredaran usaha tertentu.\n- Tata Cara: Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri Keuangan, memenuhi persyaratan seperti memiliki NPWP, membayar Uang Tebusan, melunasi Tunggakan Pajak, dan mencabut permohonan terkait sengketa pajak. Harta yang dialihkan ke dalam negeri harus diinvestasikan selama minimal 3 tahun.\n- Kewajiban Investasi dan Pelaporan: Wajib Pajak yang mengalihkan harta ke dalam negeri wajib menginvestasikannya dalam bentuk yang ditentukan (surat berharga negara, obligasi BUMN, investasi keuangan, dll.) dan melaporkan realisasinya.\n- Perlakuan Perpajakan: Terdapat ketentuan mengenai pembukuan selisih nilai harta bersih, amortisasi aktiva tidak berwujud, dan penyusutan aktiva berwujud. Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan harus melakukan pengalihan hak atas harta tertentu (tanah/bangunan, saham).\n- Harta yang Belum Diungkap: Jika ditemukan harta yang belum diungkapkan, harta tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai pajak serta sanksi.","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2) (membocorkan data dan informasi terkait Pengampunan Pajak) dipidana penjara paling lama 5 tahun.\n2. Penuntutan tindak pidana hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2016
CONCERNING
TAX AMNESTY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the national development of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which aims to prosper all Indonesian people equally and fairly, requires substantial funding mainly sourced from tax revenue;
that to meet the ever-increasing needs of tax revenue, public awareness and compliance are required by optimizing all existing potentials and resources;
that public awareness and compliance in fulfilling their taxation obligations still need to be improved because there are assets, both domestically and abroad, that have not been or have not been fully reported in the Annual Income Tax Return;
that to increase state revenue and economic growth, as well as public awareness and compliance in fulfilling

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cedc5859-0886-4564-ba6d-d8ed05e6e5c0","actionData","errors"]