For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1974

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara

Also known as: UU 4/1974 · UU No. 4 Tahun 1974 · UU Nomor 4 Tahun 1974

Status:
Active
Effective Date:4 Juni 1974Publication Date:4 Juni 1974
Hukum Pemerintahan DaerahOtonomi & Pemerintahan Daerah

Information

TypeUndang-undang (UU)
ThemePembentukan Kabupaten Aceh Tenggara
LocationPemerintah Pusat
Effective Date04 Juni 1974
Publication Date04 Juni 1974
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Peraturan ini mencabut: 1. (-) Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956

Undang-Undang ini bertujuan untuk membentuk Kabupaten Aceh Tenggara sebagai daerah otonom baru yang terpisah dari Kabupaten Aceh Tengah. Pembentukan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut, mengingat kesulitan komunikasi fisik dengan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Aceh Tenggara akan meliputi kecamatan-kecamatan yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Tengah. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara akan berkedudukan di Kutacane, sementara Kabupaten Aceh Tengah (baru) akan berkedudukan di Takengon. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan jumlah anggota antara 20 hingga 40 orang. Urusan rumah tangga daerah yang berlaku untuk Kabupaten Aceh Tengah (lama) akan berlaku pula bagi Kabupaten Aceh Tenggara.

1. Kepala Perwakilan Kabupaten Aceh Tengah (lama) di Kutacane ditunjuk sebagai Pejabat Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sampai dilantiknya Kepala Daerah baru. 2. Pegawai dan harta kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah (lama) yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. 3. Penyelesaian administrasi dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. 4. Dalam tiga tahun berturut-turut, biaya untuk perlengkapan pertama organisasi pemerintahan disediakan oleh Departemen Dalam Negeri dan departemen terkait.

(-)