[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ced5221c-2d5d-4996-be49-285169186f23","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2009","number","19","year","2009","published_date","2009-08-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Pajak Reklame","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak - reklame
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD 2009/No.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Reklame
ABSTRAK:	\n \n bahwa pengaturan tentang Pajak Reklame di Kabupaten Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998\r\nbahwa untuk lebih mengoptimalkan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah melalui penguatan pajak daerah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame; \n ndang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-\r\nUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);\r\nUndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);\r\nUndang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 \r\nUndang–Undang Nomor 17 Tahun 2004 \r\nUndang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 \r\nUndang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 \n peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, nama,objek dan subjek pajak, dasar pengenaan,taif pajak dan cara perhitungan pajak, wilayah pungutan pajak, masa pajak, pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah (sptpd), penetapan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan pajak, pengurangan,keringanan dan pembebasan pajak, tata cara pembetulan,pembatalan,pengurangan ketetapan dan pengahpusan atau pengurangan sanksi administrasi, keberatan dan banding, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kedaluarsa, sanksi administrasi, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2009. \n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 6 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1974 tentang Pajak Reklame, beserta petunjuk pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut \n 26 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 6 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1974 tentang Pajak Reklame.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Reklame di Kabupaten Bandung. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui penguatan pajak daerah, mengingat peraturan sebelumnya (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998) perlu ditinjau kembali.

Ketentuan Substansial:

Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi berbagai jenis seperti reklame papan, kain, stiker, selebaran, berjalan pada kendaraan, udara, suara, film, peragaan, bando, dan profesi. Tidak termasuk objek pajak adalah penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat dan daerah, yang bersifat sosial dan nirlaba, melalui internet, televisi, radio, warta harian/mingguan/bulanan, papan nama identitas usaha tanpa sponsor, dan reklame lain yang akan diatur kemudian.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame, yang juga menjadi Wajib Pajak Reklame.

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame, dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi, dan jenis reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% dari Nilai Perhitungan Sewa Reklame.

Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan pajak, masa pajak, tata cara pembayaran dan penagihan pajak, pengurangan/keringanan/pembebasan pajak, pembetulan/pembatalan/pengurangan ketetapan, keberatan dan banding, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kedaluwarsa penagihan, serta sanksi administrasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","aka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 6 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1974 tentang Pajak Reklame, beserta petunjuk pelaksanaannya yang ber tentang an dengan Peraturan Daerah ini,","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANDUNG REGENCY
NUMBER 19 YEAR 2009

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY
NUMBER 19 YEAR 2009
CONCERNING
ADVERTISEMENT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANDUNG,

Considering:

that the regulation regarding Advertisement Tax in Bandung Regency has been stipulated by Regional Regulation Number 6 of 1998 concerning the second amendment to Regional Regulation Level II Bandung Number VII of 1974 concerning Advertisement Tax;
that to further optimize one of the sources of Local Own-Source Revenue through strengthening regional taxes, the provisions as referred to in letter a need to be reviewed for adjustment;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Advertisement Tax;

In view of :

Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of West Java (State Gazette of 1950) as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ced5221c-2d5d-4996-be49-285169186f23","actionData","errors"]