[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ceccf84d-b839-4f3a-a8db-7aee0883215d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawatan Kepenghuluan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015","number","11","year","2015","published_date","2015-12-18","effective_date","2015-12-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir","place_of_enactment","Bagan Siapi-api","theme","Badan Permusyawatan Kepenghuluan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR 2015 NOMOR 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Permusyawatan Kepenghuluan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa bahwa sebagai wujud pelaksanaan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan Kepenghuluan yang baik dan melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan. \n Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. \n Dalam peraturan ini berisi tentang wujud pelaksanaan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan Kepenghuluan yang baik dan melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat Kepenghuluan. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan yang baik, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembentukan dan keanggotaan BPKep: Anggota BPKep merupakan wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih secara demokratis. Jumlah anggota ditetapkan dengan jumlah gasal antara 5 hingga 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan.
Persyaratan calon anggota BPKep: Persyaratan meliputi warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berpendidikan minimal SLTP, sehat jasmani dan rohani, berusia minimal 20 tahun dan maksimal 60 tahun, terdaftar sebagai penduduk Kepenghuluan minimal 2 tahun, tidak pernah dihukum pidana dengan hukuman minimal 5 tahun, tidak dicabut hak pilihnya, mengenal daerahnya, dan bersedia dicalonkan.
Mekanisme musyawarah atau pemilihan langsung: Penghulu bertanggung jawab atas pelaksanaan pembentukan BPKep. Panitia pembentukan BPKep melakukan penjaringan bakal calon anggota. Hasil musyawarah atau pemilihan langsung diusulkan kepada Bupati untuk disahkan.
Fungsi dan wewenang BPKep: BPKep berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kepenghuluan bersama Penghulu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Penghulu. Wewenangnya meliputi membahas rancangan Peraturan Kepenghuluan, mengawasi pelaksanaan peraturan, mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Penghulu, membentuk panitia pemilihan Penghulu, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Hak dan kewajiban BPKep: BPKep berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan, menyatakan pendapat, dan mendapat biaya operasional. Anggota BPKep berhak mengajukan rancangan peraturan, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, serta memperoleh tunjangan. Kewajibannya meliputi mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, mempertahankan NKRI, menyerap aspirasi masyarakat, memproses pemilihan Penghulu, mendahulukan kepentingan umum, menjaga nilai sosial budaya, dan menjaga norma dan etika.

Peraturan ini juga mengatur tentang larangan bagi anggota BPKep, pemberhentian dan masa keanggotaan, penggantian anggota dan pimpinan, tata cara pengucapan sumpah/janji, susunan organisasi dan tata kerja, pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja, serta pembiayaan.

","transitional_provisions","1. Anggota BPKep yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan habis masa jabatannya.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ROKAN HILIR
THE PROVINCE OF RIAU

REGIONAL REGULATION OF ROKAN HILIR REGENCY
NUMBER || YEAR 2015
ON
KEPENGHULUAN DELIBERATIVE BODY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ROKAN HILIR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that as a form of implementing democracy in
organizing good Kepenghuluan pemerintahan and
implementing the provisions of Article 65 Paragraph (2) of the Law
Number 6 of 2014 on Villages and Article 72 of the Government
Regulation Number 47 of 2015 amendment to Government
Regulation Number 43 of 2014 on Implementing Regulations
Law Number 6 of 2014 on Villages,
it is necessary to form a Regional Regulation on the Badan
Permusyawaratan Kepenghuluan;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the Basic Law of THE REPUBLIC OF
INDONESIA of 1945;
Law Number 53 of 1999 on the
Establishment of Pelelawan Regency, Rokan
Hulu Regency, Rokan Hilir

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ceccf84d-b839-4f3a-a8db-7aee0883215d","actionData","errors"]