[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cecc8fce-eb1a-47f0-83fb-c718fb22a773","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2022","number","4","year","2022","published_date","2022-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DISABILITAS -PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 401
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n hwa penyandang Disabilitas merupakan bagian dari penduduk di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang wajib dijamin penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak asasi \r\nmanusianya oleh negara, dalam hal ini oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;\r\nbahwa masih diperlukan perbaikan dan pengembangan dalam aspek fasilitas dan layanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi \r\npenyandang Disabilitas, sehingga dapat mendukung hidup secara mandiri, setara, nondiskriminatif, dan produktif; \r\nbahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan \r\nPenyandang Disabilitas perlu diganti; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 ; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. \n Ragam Penyandang Disabilitas meliputi: \r\na. Penyandang Disabilitas fisik; \r\nb. Penyandang Disabilitas intelektual; \r\nc. Penyandang Disabilitas mental; \r\nd. Penyandang Disabilitas sensorik; dan/atau \r\ne. Penyandang Disabilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \r\nPelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas \r\ndilaksanakan berasaskan: \r\na. Penghormatan terhadap martabat; \r\nb. otonomi individu; \r\nc. tanpa Diskriminasi; \r\nd. partisipasi penuh; \r\ne. keragaman manusia dan kemanusiaan; \r\nf. Kesamaan Kesempatan; \r\ng. kesetaraan; \r\nh. Aksesibilitas; \r\ni. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; \r\nj. inklusif; dan \r\nk. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.\r\nPelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan: \r\na. mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara; \r\nb. menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas; \r\nc. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; \r\nd. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan \r\ne. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat \r\ndan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. \n mencabut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 \n RAD PD perencanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; evaluasi terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas ; tata cara pelaksanaan sosialisasi Pelindungan hukum dan bantuan hukum ; bentuk dan tata cara pemberian penghargaan ; elaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan dan mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan ; pelaksanaan kuota 2% (dua persen) ; i bentuk dan tata cara pemberian insentif ; pembentukan Unit Layanan Disabilitas; Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang \r\nketenagakerjaan dan mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan swasta; elaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di \r\nbidang kewirausahaan; mekanisme rujukan; elaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan dan mekanisme pengenaan sanksi terhadap penyelenggara layanan Kesehatan; bentuk dan tata cara pemberian insentif ; elaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif ; elaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesejahteraan sosial; elaksanaan Penghormatan, \r\nPelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang infrastruktur ; elaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pelayanan publik; Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Pelindungan dari bencana ; pembentukan unit layanan pengaduan ; layanan Habilitasi dan \r\nRehabilitasi ; besaran, jenis, dan tata cara pemberian Konsesi; Pelaksanaan pendataan; penelitian, pengembangan, penyediaan dan penggunaan eknologi informasi dan komunikasi, peralatan dan teknologi bantu yang aksesibel ; Pelaksanaan Pelindungan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang perempuan dan anak ; Pelaksanaan penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi; Mekanisme koordinasi ; tugas, wewenang, keanggotaan, dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian anggota Dewan Disabilitas Jakarta (DDJ) ; dan Tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Gubenur. \n 60 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta. Latar belakangnya adalah untuk menjamin hak asasi manusia penyandang disabilitas dan menciptakan lingkungan inklusif. Peraturan ini mencakup berbagai bidang seperti perencanaan dan evaluasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, ketenagakerjaan dan kewirausahaan, kesehatan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, infrastruktur, pelayanan publik, transportasi, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, komunikasi dan informasi, serta perlindungan perempuan dan anak.

\n\n

Ketentuan substansial meliputi:

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) yang merujuk pada Rencana Induk Pembangunan Disabilitas (RIPD).
Penyediaan bantuan hukum, layanan konsultasi, dan sosialisasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.
Penyelenggaraan pendidikan inklusif dan khusus, serta penyediaan akomodasi yang layak di semua jenjang pendidikan.
Pemberian kuota pekerjaan di instansi pemerintah dan swasta, serta jaminan rekrutmen dan pengembangan karir yang adil.
Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, rehabilitasi medis, dan penyediaan alat bantu kesehatan.
Pengembangan sistem keolahragaan, pemberian penghargaan olahraga yang setara, dan penyediaan fasilitas olahraga yang aksesibel.
Penjaminan aksesibilitas layanan kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta perlindungan hak kekayaan intelektual.
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
Penjaminan infrastruktur yang mudah diakses, termasuk bangunan gedung, fasilitas pejalan kaki, dan permukiman.
Penyediaan pelayanan publik yang mudah diakses, termasuk akomodasi yang layak dan panduan interaksi.
Penyediaan akomodasi yang layak dalam transportasi publik, termasuk aksesibilitas, kursi prioritas, dan informasi audio visual.
Penjaminan penanganan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana, termasuk penyediaan alat bantu dan informasi yang mudah diakses.
Penyediaan layanan habilitasi dan rehabilitasi yang komprehensif dan multisektoral.
Pemberian konsesi, seperti potongan harga transportasi publik dan tarif air minum.
Pelaksanaan pendataan penyandang disabilitas untuk perumusan kebijakan yang tepat sasaran.
Peningkatan akses terhadap komunikasi, informasi, dan teknologi yang aksesibel.
Pemberian perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
Penyelenggaraan layanan pengaduan dan penanganan bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan operasional, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha.\n2. Perusahaan yang tidak memenuhi kuota tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan operasional, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha.\n3. Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya memberikan upah yang sama dan menjamin hak-hak ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan operasional, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha.\n4. Penyelenggara layanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan operasional, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha.\n5. Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan operasional, pembekuan izin operasional, dan pencabutan izin operasional.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF THE SPECIAL
CAPITAL REGION OF JAKARTA

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL
CAPITAL REGION OF JAKARTA

NUMBER 4 OF 2022

IMPLEMENTATION OF RESPECT, PROTECTION, AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF
PERSONS WITH DISABILITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that persons with disabilities are part of the population
in The Province of North Sumatera which must
be guaranteed respect, Protection, and fulfillment of their human rights
by the state, in this case by the Regional Government
of The Province of North Sumatera;
that improvements and developments are still needed in
aspects of facilities and services in The Province of North Sumatera
Jakarta to create an inclusive environment for
persons with disabilities, so that they can support living
independently, equally, non-discriminatory, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cecc8fce-eb1a-47f0-83fb-c718fb22a773","actionData","errors"]