[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cebd6ffe-9f43-4806-9a9f-601c9bca96d5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-12-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6fa64ff8-2d61-4fb8-bbc2-308bc8a51c11","Landasan Peraturan Perundangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2022 (5) :21 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4), Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor, dan 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, sebagaimana telah diubah dengan Undang\u0002Undang Nomor 7 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, sebagaimana telah diubah dengan Undang\u0002Undang Nomor 7 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2019; \r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan, Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Propemperda, Pembiayaan, Penyebarluasan, Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022. \n Penjelasan : 4 hlm. Lamp. : 1 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) bertujuan untuk mewujudkan penyusunan peraturan daerah yang terencana, terarah, terpadu, dan berkualitas, serta menjadi pedoman dalam perencanaan penyusunan peraturan daerah secara sistematis. Perda ini juga bertujuan membangun kesepahaman, sinergi, dan harmoni antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan penyusunan Peraturan Daerah.

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah meliputi penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka, dan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda. Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun dan disusun berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan berdasarkan Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah (AKP). Propemperda dapat berasal dari lingkungan DPRD dan Pemerintah Daerah, menjadi dasar penganggaran, dan disusun dalam bentuk daftar rancangan Perda yang disertai materi pokok yang akan diatur.

Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan melalui pengajuan daftar rancangan Perda oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda. Di lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk menyusun Propemperda. Hasil penyusunan Propemperda di kedua lingkungan dibahas bersama untuk sinkronisasi dan harmonisasi. AKP dilakukan pada tahapan penyusunan Propemperda di kedua lingkungan, dengan cara menentukan prioritas kebutuhan, membandingkan realisasi Propemperda, dan menghitung anggaran secara proporsional.

Propemperda yang telah disepakati bersama oleh Bupati dan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dianggarkan dalam APBD. Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai penyebarluasan Propemperda yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, serta ketentuan lain-lain yang mengatur mengenai penyusunan rancangan Perda oleh pemrakarsa setelah memperoleh kepastian penganggaran.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER 5 OF 2022
CONCERNING
PROCEDURES FOR THE PREPARATION OF REGIONAL REGULATION FORMATION PROGRAM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG HARI,

Considering:

that to implement the provisions of Article 39 paragraph (4), Article 42
Presidential Regulation Number 87 of 2014 concerning Regulations
Implementation of Law Number 12 of 2011 concerning
Formation of Laws and Regulations as well as Article 16 paragraph
(3) and Article 17 of the Minister of Home Affairs Regulation Number, and 80
Year 2015 concerning the Establishment of Regional Legal Products
as amended by the Minister of Home Affairs Regulation
Number 120 of 2018 concerning Amendments to Regulations
Minister of Home Affairs Number 80 of 2015 concerning
Formation of Regional Legal Products, it is necessary to stipulate
Regional Regulation concerning Procedures for the Preparation of the Program
Formation of Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cebd6ffe-9f43-4806-9a9f-601c9bca96d5","actionData","errors"]