[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cea7d24c-1b2b-44b3-80d8-bb5257546d37","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 66 Tahun 2019","number","66","year","2019","published_date","2019-10-17","effective_date","2019-11-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN ALAM - KEMENTERIAN LHK
2019
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 66, BN.2019/1488 (30 hlm)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam
ABSTRAK:	\n \n Untuk menjamin terpenuhinya hak negara, legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu, serta ketersediaan data dan informasi, perlu diatur mekanisme penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dinilai kurang optimal dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak negara, legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu, serta ketersediaan data dan informasi, sehingga perlu diganti \n UU No 5 Tahun 1990; UU No 41 Tahun 1999; UU No 26 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2008; UU No 32 Tahun 2009; UU No 18 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; UU No 9 Tahun 2018; PP No 35 Tahun 2002; PP No 45 Tahun 2004; PP No 6 Tahun 2007; PP No 24 Tahun 2010; PP No 82 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2014; Perpres No 7 Tahun 2015; Perpres No 16 Tahun 2015; Permenhut No P.48/MENHUT-II/2006; Permenhut No P.39/MENHUTII/2008; Permenhut No P.33/MENHUTII/2014; Permen LHK No P.18/MENLHK-II/2015; Permenhut No P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016; Permen LHK No P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018; dan Permen LHK No P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 \n Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemegang Izin/Pengelola Hutan dalam memenuhi kewajibannya melakukan pencatatan dan pelaporan hasil hutan kayu yang dimanfaatkan dari Hutan Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019. \n Permen LHK No P.43/MENLHK-SETJEN/2015 dan Permen LHK No P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 30 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1248).\n2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1064).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam. Latar belakangnya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak negara, legalitas, dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu, serta ketersediaan data dan informasi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemegang izin/pengelola hutan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan hasil hutan kayu yang dimanfaatkan dari hutan alam.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Perencanaan produksi yang meliputi pelaksanaan Timber Cruising sebagai dasar penyusunan rencana penebangan.
Pengukuran dan pengujian kayu bulat oleh GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat di TPn, serta pencatatan hasil pengukuran pada Buku Ukur.
Penandaan kayu bulat dengan label ID barcode.
Pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP) sekurang-kurangnya pada setiap akhir bulan.
Penetapan TPn, TPK Hutan, dan TPK Antara.
Pengangkutan hasil hutan kayu yang harus dilengkapi dengan SKSHHK atau Nota Angkutan.
Pemanfaatan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) untuk seluruh pencatatan dan pelaporan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pemegang izin terkait dengan penatausahaan hasil hutan, termasuk kewajiban pembayaran PNBP dan penggunaan SIPUHH.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:\na. TPK Antara dan TPT-KB yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku penetapan; dan\nb. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. Pemegang Izin yang tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan kayu dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Permen LHK No P.43/MENLHK-SETJEN/2015 dan Permen LHK No P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
ON
ADMINISTRATION OF LOGGED TIMBER ORIGINATING FROM NATURAL FOREST

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to ensure the fulfillment of state rights, legality and order of timber circulation, as well as the availability of data and information, it is necessary to regulate the administration mechanism of logged timber originating from natural forest;
that Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.43/MENLHK-SETJEN/2015 concerning Administration of Logged Timber Originating from Natural Forest is considered less than optimal in implementing the fulfillment of state rights, legality and order of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cea7d24c-1b2b-44b3-80d8-bb5257546d37","actionData","errors"]