Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini memberikan kepastian hukum terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Tujuan pengaturan BPD adalah untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Keanggotaan BPD: Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
2. Pemilihan Anggota BPD: Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Biaya pemilihan anggota BPD berasal dari APBDes.
3. Kelembagaan BPD: Kelembagaan BPD terdiri atas pimpinan (ketua, wakil ketua, sekretaris) dan bidang (bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa).
4. Fungsi dan Tugas BPD: BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Tugas BPD meliputi menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis.
5. Hak, Kewajiban, dan Wewenang BPD: BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menyatakan pendapat, dan mendapatkan biaya operasional. Anggota BPD berhak mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan/atau pendapat, memilih dan dipilih, serta mendapat tunjangan. BPD berwenang mengadakan pertemuan dengan masyarakat, menyampaikan aspirasi, mengajukan rancangan Peraturan Desa, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa, dan lain-lain.

1. BPD yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksankan tugas sampai dengan berakhirnya masa keanggotaannya.

(-)